.webp)
KH Hasib Wahab Hasbullah (Gus Hasib), salah satu kiai sepuh di Jombang berpandangan konsesi tambang tidak perlu dikembalikan ke pemerintah. Putra pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Wahab Hasbullah ini menyarankan agar tata kelola konsesi tambang dijalankan secara transparan.
Menurut Gus Hasib, konsesi tambang dari pemerintah ini bisa menguatkan kemandirian ekonomi jamiyah NU. Oleh karena itu, konsesi tambang tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah.
Hanya saja, Gus Hasib berpesan agar tata kelola konsesi tambang dijalankan dengan baik agar tidak membawa masalah di kemudian hari. Saran Gus Hasib, konsesi tambang harus dikelola oleh orang yang amanah, manajemen terbuka, dan membentuk satgas khusus yang berisi orang-orang dari lembaga NU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Taruhlah 7 atau 9 orang satgas yang dari unsur Tanfidziyah, Syuriyah, dan Badan Perekonomian NU. Ini harus dilibatkan agar terkesan pengelolaan ini serius dan transparan," terangnya saat ditemui wartawan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Senin (8/12/2025).
Gus Hasib tidak memungkiri bahwa konsesi tambang ini memicu konflik di tubuh PBNU. Karena itu, ia meminta agar tata kelola konsesi tambang dibenahi, lalu dijalankan secara amanah dan transparan.
"Ya memang dirasakan ada, adanya konsesi tambang ini ada kisruh (di tubuh PBNU). Namanya rezeki besar itu bisa jadi nikmat juga bisa jadi laknat. Makanya kita ambil jalan rahmatnya. Oleh karena itu cara pengelolaannya harus transparan," jelasnya.
Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai sebaiknya konsesi tambang itu dikembalikan kepada pemerintah. Pendapat itu disampaikan Kiai Said usai bersilaturahmi dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan para kiai sepuh serta sejumlah mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12).
Menurutnya, pengembalian konsesi tambang kepada pemerintah itu, perlu dilakukan demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam'iyah. Pandangan ini menurutnya merupakan hasil dari evaluasi yang jernih terhadap dinamika terakhir di PBNU.
Konflik internal yang muncul di tubuh PBNU, kemudian munculnya perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
"Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," kata Kiai Said.
(dpe/abq)
