
Kebocoran Data Terus, Kominfo-BSSN Didesak Proaktif
Maraknya kebocoran data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) didesak segera ambil langkah proaktif.
Maraknya kebocoran data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) didesak segera ambil langkah proaktif.
Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam) ungkap dugaan kebocoran 6 juta NPWP menambah catatan panjang kegagalan perlindungan data pribadi di sektor publik.
Peretas anonim Bjorka kembali beraksi dengan membobol sebanyak enam juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hacker Bjorka kembali membocorkan data pribadi, termasuk NPWP Presiden Jokowi dan keluarganya. Jokowi instruksikan mitigasi untuk mencegah peretasan lanjutan.
Heboh dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual.
Setelah data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di internet, pemerintah langsung gerak cepat dengan menonaktifkannya.
DJP mendalami dugaan kebocoran data NPWP dan nomor HP tokoh penting, termasuk Jokowi dan Sri Mulyani.
"Atau karena apa penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda jadi ruang untuk diretas hacker," beber Jokowi.
Menurut pendiri Ethical Hacker Indonesia, data tersebut telah dijual di Breach Forum dengan harga Rp 150 juta.
"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," ujar Jokowi.