
Membaca Urgensi Pembentukan Kementerian Haji
Apa urgensi pembentukan Kementerian Haji? Apa saja yang perlu diselesaikan untuk memperlancar layanan pemerintah kepada para calon jamaah haji Indonesia?
Apa urgensi pembentukan Kementerian Haji? Apa saja yang perlu diselesaikan untuk memperlancar layanan pemerintah kepada para calon jamaah haji Indonesia?
Kementerian Haji dan Umrah resmi terbentuk. SDM dan infrastruktur berasal dari penyelenggara haji sebelumnya.
Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian ini diatur dalam UU Haji dan Umrah yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini.
DPR sahkan revisi UU Haji, mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPR dan anggota fraksi.
DPR menggelar paripurna mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Rapat dihadiri 293 anggota dan membahas kewarganegaraan sembilan atlet.
Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU Haji dan Umrah. Selanjutnya akan disahkan di rapat paripurna.
Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawa ke paripurna untuk disahkan. RUU ini bertujuan menyempurnakan regulasi demi keamanan dan kenyamanan jemaah.
Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawa ke paripurna. Badan Haji akan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Tidak ada perubahan pembagian kuota haji dalam RUU Haji dan Umrah. Haji reguler 92 persen dan haji khusus 8 persen.
Tim perumus dan tim sinkronisasi revisi UU Haji dan Umrah telah rampung. Rapat kerja dengan pemerintah akan dilaksanakan untuk mendengarkan pandangan mereka.