
Pemkab Jeneponto Kaji Ulang MoU dengan LBH Tanatoa yang Belum Terakreditasi
Pemkab Jeneponto akan kaji ulang MoU dengan LBH Tanatoa setelah LBH Turatea soroti dugaan pelanggaran. Kelanjutan program bantuan hukum gratis terancam.
Pemkab Jeneponto akan kaji ulang MoU dengan LBH Tanatoa setelah LBH Turatea soroti dugaan pelanggaran. Kelanjutan program bantuan hukum gratis terancam.
Kasus oknum ASN di Dinsos Jeneponto ubah status KIS warga jadi meninggal akibat Pilkada. Pj Bupati Junaedi turun tangan untuk penanganan dan pemulihan.
Sidang tuntutan terhadap mantan pejabat Pemkab Jeneponto, Rasid dan Moh. Irfan, ditunda 1 pekan karena tuntutan belum siap. Mereka diduga korupsi Rp 1,5 miliar.
Warga di Jeneponto mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah namun tak kunjung diperbaiki selama 17 tahun. Jalan rusak tersebut mencapai 3 kilometer.
Pj Bupati Bantaeng Junaedi Bakri mengungkap tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) menunggak 3 bulan karena persoalan adiministrasi.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi membatasi waktu operasional pusat perbelanjaan hanya sampai 20.00 Wita.
PAD Pemkab Jeneponto hingga triwulan I 2024 mencapai Rp 4,7 miliar. Realisasi itu sebesar 14,90 persen dari target Rp 31 miliar sepanjang tahun ini.
Pemkab Jeneponto, Sulsel melarang aktivitas takbiran keliling dan konvoi saat malam Lebaran Idul Fitri 2024.
Pemkab Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), kewalahan menangani persoalan sampah yang menumpuk lantaran kekurangan armada pengangkut sampah.
Pemkab Jeneponto kesulitan menangani masalah kebersihan sebab minim armada pengangkut sampah. Kondisi itu membuat sampah di sejumlah titik dibiarkan menumpuk.