
FITRA Soroti Anggaran Rp 10 M Bangun Rumah Dinas Kejati saat Defisit APBD Riau
FITRA soroti anggaran senilai Rp 10 miliar untuk pembangunan rumah dinas Kejati Riau, ditengah kondisi defisit anggaran.
FITRA soroti anggaran senilai Rp 10 miliar untuk pembangunan rumah dinas Kejati Riau, ditengah kondisi defisit anggaran.
Survei Fitra NTB menunjukkan elektabilitas pasangan petahana Pilkada Lombok Tengah 2024, Pathul-Nursiah, turun menjadi 30,8%, tertinggal dari Puad-Lege di 40,8%
FITRA Riau meminta agar KPK mengusut proyek-proyek yang mandek di Riau usai dilakukannya OTT terhadap Bupati Meranti M Adil.
FITRA menyoroti masalah 39 pejabat Kemenkeu merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. GMNI meminta Jokowi turun tangan menerbitkan perpres.
Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1 miliar untuk pengadaan gorden. Pegiat antikorupsi meminta pengadaan ini dihentikan dulu.
FITRA menyorot rencana pengadaan gorden Setda Jawa Barat yang memakan anggaran lebih dari Rp 1 miliar. Pengadaan gorden belum terlalu dibutuhkan.
Korupsi eks Bupati Inhu di kasus PT Duta Palma sebesar Rp 78 T setara 9 tahun APBD Riau. Nggak percaya, cek rinciannya di sini!
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta BPK RI lebh transparan buntut dua auditor BPK terjaring OTT di Kabupaten Bekasi.
Indonesia Budget Center (IBC) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik anggaran perjalanan dinas DPR. Mereka meminta DPR transparan.
Sejumlah pihak mengkritik pemerintah lantaran vaksin gotong royong berbayar bagi warga. Kemenkes pun memberi jawaban terhadap kritik itu.