.webp)
Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) menyorot rencana pengadaan gorden Setda Jawa Barat yang memakan anggaran lebih dari Rp 1 miliar. FITRA menganggap pengadaan itu tidak mencerminkan keberpihakan kepada publik.
"Ya ini menunjukkan APBD kita seperti yang ditenggarai Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih banyak untuk membiayai operasional di birokrasi, dan memperkuat fasilitasnya. Orientasinya tidak mencerminkan keberpihakan kepada publik karena sampai hari ini masih berat di ongkos," kata peneliti senior FITRA Jawa Barat Nandang Suherman kepada detikJabar via telepon, Selasa (30/8/2022).
Nandang mengungkap, pemda, khususnya Pemprov Jabar masih mementingkan pembelian fasilitas yang sebetulnya masih layak menggunakan fasilitas lama. Sehingga, terjadi pemborosan anggaran untuk membeli barang yang masih belum terlalu dibutuhkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka lebih mementingkan, misalnya pembelian gorden yang notabene gordennya itu saya yakin belum begitu jelek dibandingkan di rumah kita yah. Karena pasti kualitas gorden di sana itu lebih bagus, sering dipelihara dan pastinya tidak ada anak kecil yang sering narik-narik gorden itu sampe rusak," ucapnya.
Nandang pun mendesak anggaran itu supaya dievaluasi. Sebab baginya, para pejabat di Pemprov Jabar tidak memiliki sense of crisis jika memaksa untuk melakukan pengadaan gorden lebih dari Rp 1 miliar tersebut.
"Saya melihat sense of crisis para pejabat kita rendah. Lebih banyak memotret kepada dirinya sendiri, bukan memotret apa yang dibutuhkan masyarakat..Bagi saya ini tidak mencerminkan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
Baca juga: Membangun Jabar Selatan Lewat Pariwisata |
Sebagaimana diketahui, Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Barat berencana membeli gorden baru pada tahun ini. Pembelian gorden itu dianggarkan usai gorden yang lama dianggap sudah usang lantaran telah puluhan tahun belum diganti.
Informasi yang dihimpun detikJabar, pagu anggaran rencana pengadaan gorden Setda Jabar tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Ada 6 mata anggaran yang jika di total seluruhnya berjumlah Rp 1.154.888.300 atau lebih dari Rp 1 miliar.
Adapun rinciannya yaitu belanja modal gorden 1 Rp 187.302.500 (Rp 187 juta), belanda modal gorden 2 Rp 187.302.500 (Rp 187 juta) dan belanja modal gorden 3 Rp 195.052.000 (Rp 195 juta). Kemudian belanja gorden 4 Rp 195.052.00 (Rp 195 juta), belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) (gorden 5) Rp 195.052.000 (Rp 195 juta), serta belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) (gorden 6) Rp 195.127.300(Rp 195 juta).
Pada laman SIRUP LKPP, keenam paket pembelian gorden baru ini dilakukan melalui metode pengadaan langsung. Jika ditotal, keenam paket tersebut bernilai Rp 1.154.888.300 atau lebih dari Rp 1 miliar. Sementara target waktu pemilihan penyedia dilakukan pada Februari-Juli 2022.
Dikonfirmasi terpisah, Biro Umum Setda Jabar selaku pengguna anggaran pengadaan gorden itu membenarkan mengenai rencana tersebut. Pengadaan ini dilakukan lantaran gorden yang lama sudah usang setelah beberapa tahun tidak diganti.
"Iyah, ini baru perencanaan doang. Karena memang udah berapa lama belum diganti barangnya," kata Kepala Biro Umum Setda Jawa Barat Tulus Arifan saat dikonfirmasi detikJabar via telepon, Selasa (30/8/2022).
Tulus juga menjelaskan, rencana penggantian gorden baru itu akan dilakukan di beberapa titik di kantor Pemprov Jabar. Di antaranya untuk di Aula Barat dan Timur Gedung Sate, Gedung Setda A Gedung Sate hingga di Rumah Dinas Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Jadi bukan di Gedung Sate aja, bukan hanya di satu tempat. Tersebar, termasuk di rumah dinas," jelasnya.
Mengenai nominal anggaran, Tulus memastikan pagu anggaran ini normal. Hanya karena jumlah kebutuhannya juga yang begitu banyak, maka anggarannya pun mencapai lebih dari Rp 1 miliar.
"Kalau dari harga mah normal, karena ada di beberapa lokasi. Ini juga masih awal yah, baru perencanaan," pungkasnya.
(ral/dir)
