
Polisi Minta KemenkumHAM Jatim Cekal 2 Tersangka Eksportir Minyak Goreng
Polisi meminta KemenkumHAM Jatim mencekal 2 tersangka eksportir minyak goreng. Dua tersangka itu adalah ialah R (60) dan E (44).
Polisi meminta KemenkumHAM Jatim mencekal 2 tersangka eksportir minyak goreng. Dua tersangka itu adalah ialah R (60) dan E (44).
Kasus ekspor 121 ton minyak goreng kemasan terus dikembangkan. Namun hingga kini, 2 tersangka yang bakal mengekspor minyak goreng ini belum ditahan.
Polisi masih mengembangkan kasus ekspor 121 ton minyak goreng kemasan yang dibongkar pada Kamis (12/5/2022) lalu. Keterangan dari dua tersangka terus didalami.
"Masalahnya bukan di Presiden, permasalahannya mungkin menteri-menterinya kurang bernyali,..." kata Andre Rosiade.
Jokowi pun memperingatkan agar jangan ada yang main-main terkait distribusi dan produksi minyak goreng. Apalagi, hal itu merugikan dan mempersulit masyarakat.
Kebijakan pelarangan ekspor diambil menjelang libur Idul Fitri. Memang biasanya pabrik kelapa sawit akan setop operasi satu minggu.
Massa petani kelapa sawit meminta Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyampaikan tuntutan kepada Presiden Jokowi. Mereka curhat mengalami kerugian.
Fadli Zon meminta kebijakan larangan ekspor CPO dicabut. Fadli menyebut sejumlah alasannya, termasuk kerugian terhadap petani sawit.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta turunannya bisa berdampak pada kinerja ekspor.
Massa Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menuntut pemerintah mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.