
Gubernur Sumbar Tolak Pemberhentian Ketua DPRD Solok
Gubernur Sumatera Barat menolak pemberhentian Dodi Hendra dari posisi Ketua DPRD Kabupaten Solok. Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok dinilai cacat hukum.
Gubernur Sumatera Barat menolak pemberhentian Dodi Hendra dari posisi Ketua DPRD Kabupaten Solok. Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok dinilai cacat hukum.
Kasus Bupati Solok Epyardi Asda Vs Ketua DPRD Solok Dodi Hendra yang dibawa ke ranah hukum menemui titik akhir. Polisi menghentikan kasus tersebut.
Bupati Solok, Epyardi Asda kembali membuat heboh. Politikus PAN yang sedang berseteru dengan Ketua DPRD itu, marah-marah dan mengamuk di Gedung DPRD Solok.
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumbar terus melanjutkan proses hukum terhadap Bupati Solok kasus dugaan pencemaran nama baik. Anggota DPR meminta mereka damai.
Gerindra menyebut mediasi antara Bupati Solok dengan Ketua DPRD Solok sudah pernah dilakukan. Akan tetapi tidak ada titik temu dari mediasi itu.
Ketua DPRD Solok, Dodi Hendra menolak mediasi dengan Bupati Epyardi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Dodi siap bertarung dengan Epyardi di pengadilan.
Bupati Solok Epyardi Asda berharap kasus dugaan pencemaran nama baik Ketua DPRD Dodi Hendra selesai dengan mediasi. Namun Dodi menutup pintu damai.
Polisi memanggil Bupati Solok Epyardi Asda terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua DPRD Solok Dodi Hendra.
Kericuhan mewarnai sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ketua DPRD Dodi Hendra menganggap hal itu sebagai dinamika politik.
Kericuhan terjadi saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sejumlah anggota Dewan terlibat saling lempar asbak hingga nyaris baku hantam.