
Beragam Kritikan Partai Koalisi Pemerintah kepada PDIP soal PPN Jadi 12%
Partai koalisi Prabowo-Gibran kritik PDIP terkait kenaikan PPN 12%. Mereka menilai PDIP sebagai inisiator dan meminta konsistensi dalam kebijakan perpajakan.
Partai koalisi Prabowo-Gibran kritik PDIP terkait kenaikan PPN 12%. Mereka menilai PDIP sebagai inisiator dan meminta konsistensi dalam kebijakan perpajakan.
Kebijakan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah mulai 2025 menuai kritik. Ekonom Nailul Huda khawatir ini picu pembangkangan sipil dan beban masyarakat.
Kenaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, dianggap tanggung jawab PDIP. Akademisi menilai PDIP harus bertanggung jawab atas kebijakan ini.
Pemerintah akan menerapkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025, dengan pengecualian untuk barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu yang dikenakan 0%.
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mendesak pemerintah batalkan kenaikan PPN 12% dan usulkan kembali ke 10% untuk lindungi daya beli masyarakat.
Ketua Kadin Anindya Bakrie membahas rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025. Kadin akan kaji dampak kebijakan ini dalam Rapimnas 2024.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan rencana kenaikan PPN dari 11% ke 12% masih dalam perhitungan.