Berita dan Informasi Kebijakan pemerintah daerah Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikSulselSelasa, 17 Mar 2026 12:07 WIB

BKN Sanksi Pemprov Sulbar Buntut 95 Pejabat Nonjob Imbas Perampingan OPD

BKN memberikan sanksi kepada Pemprov Sulbar dengan memblokir akses layanan ASN Digital setelah 95 pejabat dinonjobkan tanpa rekomendasi.

detikSulselSenin, 02 Mar 2026 18:24 WIB

6 Rumah Makan di Gorontalo Langgar Jam Operasional Ramadan, Kursi-Meja Disita

Satpol PP Gorontalo razia 6 rumah makan yang melanggar jam operasional Ramadan 2026. Meja dan kursi disita untuk efek jera. Patroli akan terus dilakukan.

detikBaliKamis, 05 Feb 2026 14:36 WIB

Gaji PPPK Pegawai MBG Dibebankan ke Daerah, Ini Kata Wali Kota Mataram

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menunggu informasi lengkap terkait penggajian pegawai PPPK. Ia menegaskan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

detikBaliSenin, 05 Jan 2026 10:55 WIB

Kepala Inspektorat Fakhrunraji Dilantik Jadi Sekda Kota Bima

Muhammad Fakhrunraji dilantik sebagai Sekda definitif Kota Bima oleh Wali Kota A. Rahman. Dia diharapkan memimpin birokrasi dan meningkatkan kinerja ASN.

detikSulselRabu, 24 Des 2025 16:10 WIB

Andi Sudirman Ancam Sanksi Pengusaha Tak Naikkan UMP Sulsel Rp 3,9 Juta

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman peringatkan pengusaha untuk patuhi UMP 2026 Rp 3.921.088. Sanksi administratif menanti bagi yang melanggar.

detikSulselSabtu, 20 Des 2025 14:30 WIB

4.415 PPPK Paruh Waktu Bone Dilantik 24 Desember, 11 Orang Dibatalkan

Pemkab Bone akan melantik 4.415 PPPK paruh waktu pada 24 Desember. Sebanyak 11 orang batal dilantik karena berbagai alasan.

detikSumbagselKamis, 10 Jul 2025 19:00 WIB

Pemda di Sumsel Diminta Tertibkan Kendaraan Pelat Luar agar Pajak Optimal

Gubernur Sumsel Herman Deru minta penertiban kendaraan pelat luar untuk optimalisasi pajak daerah. Target pajak 2025 baru tercapai 47,87%.

detikSumutSabtu, 07 Jun 2025 12:30 WIB

Kepala Kesbangpol Sumut Sebut Tender Sewa Pesawat Gagal di LPSE Sudah Selesai

Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono mengungkapkan bahwa pengadaan sewa pesawat untuk memindahkan narapidana narkoba gagal, meski tercatat selesai di LPSE.