
Pramono Berencana Terapkan Jalan Berbayar, Gerindra DKI Tunggu Hasil Kajian
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mempertanyakan maksud mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mendukung wacana jalan berbayar di Jakarta.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mempertanyakan maksud mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mendukung wacana jalan berbayar di Jakarta.
Pramono Anung bicara sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Sistem ini dinilai sebagai langkah tegas untuk mengurangi kemacetan.
Marak beredar kabar jalan berbayar di Jakarta. Rupanya kabar tersebut hoax. Tak ada jalan berbayar di Jakarta.
Video perwakilan ojol bertemu Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo beredar di medsos. Pihak Dishub DKI memberi klarifikasi terkait video tersebut.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meyakini kebijakan ERP atau jalan berbayar dapat menekan kemacetan di Jakarta.
"Kalau bapak dengar sekarang ini di Jakarta akan dilakukan suatu solusi kemacetan, tentu mendengar apa itu ERP. Itu salah satu solusi terakhir," tutur Agung.
Jika ERP berlaku di DKI Jakarta, pengendara bakal akal-akalan untuk menyiasatinya. Apalagi ojol hingga kendaraan dinas dikecualikan untuk membayar.
Kalau ojol hingga petugas boleh lewat tanpa bayar. ERP dinilai tak efektif!
Tidak hanya di tol, masyarakat bakal dikenakan tarif saat melewati jalan arteri di Ibu Kota Jakarta. Siapkah Anda untuk membayar?
Pemprov DKI Jakarta menyatakan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) belum akan diterapkan dalam waktu dekat.