
Rencana Jalan Berbayar ERP di Jakarta: Jangan Cuma Pindahkan Kemacetan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Kita hanya memberikan sosialisasi, edukasi, bahwa proses ERP itu belum berjalan. Masih penggodokan di Balekda," kata Wakadishub DKI Jakarta, Chaidir.
DPRD DKI belum terima permohonan penarikan draf Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik yang mengatur ERP. Diketahui Pemprov akan tarik draf tersebut
Driver ojol sempat protes dengan wacana penerapan ERP untuk sepeda motor di Jakarta. Setelah Pemprov DKI didemo, kini ERP untuk ojol dikecualikan.
Wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta memantik polemik.
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, merespons desakan driver ojol yang mendesak dirinya dicopot dari jabatan kepala dinas perhubungan DKI Jakarta.
Tidak hanya di tol, masyarakat bakal dikenakan tarif saat melewati jalan arteri di Ibu Kota Jakarta. Siapkah Anda untuk membayar?
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta semakin meningkat. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan ERP.
Sejumlah pemotor mengaku lelah terjebak macet setiap mengarah ke Ragunan. Mereka pun berharap ERP bisa diterapkan di Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP masih lama. Sebab ada tahapan yang harus dilalui sebelum menerapkan ERP.