
DPRD Jembrana Setujui Prinsip Pelepasan Aset Tanah Gilimanuk Jadi SHM
Pansus DPRD Jembrana kembali menggelar rapat terkait polemik tanah HPL Gilimanuk. Pembentukan pansus ini menjadi yang ketiga dalam lima tahun terakhir.
Pansus DPRD Jembrana kembali menggelar rapat terkait polemik tanah HPL Gilimanuk. Pembentukan pansus ini menjadi yang ketiga dalam lima tahun terakhir.
DPRD Jembrana merekomendasikan audit keuangan RSU Negara setelah temuan utang Rp 25 miliar. Mereka juga mendorong perbaikan pelayanan dan komunikasi dengan BPJS
Pemkab Jembrana menetapkan defisit APBD 2025 sebesar Rp 40 miliar, turun dari proyeksi awal. Upaya evaluasi dan optimalisasi pendapatan dilakukan.
Politikus PDI Perjuangan Ni Made Sri Sutharmi berpeluang kembali memimpin DPRD Jembrana setelah unggul dalam rekapitulasi suara tingkat kecamatan.
I Gede Ghumi Asvatha, putra pertama Bupati Jembrana I Nengah Tamba, hampir pasti melenggang ke kursi DPRD Provinsi Bali.
Sekitar 200 orang warga Gilimanuk kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana.
Sekitar 300 pedagang Pasar Umum Negara, Jembrana, mendatangi kantor DPRD, Kamis (22/6/2023). Mereka menolak rencana revitalisasi.
KPU Jembrana menyatakan Partai Garuda tidak mendaftarkan bacaleg. KPU Jembrana mencatat 458 bacaleg dari 17 partai yang ingin berlaga di Pemilu 2024.
50 orang pedagang Pasar Umum Negara mendatangi kantor DPRD Jembrana. Mereka menyampaikan kekhawatirannya jelang revitalisasi.
Alokasi kursi DPRD Kabupaten Jembrana untuk daerah pemilihan (Dapil) I dan Dapil IV pada Pemilu 2024 berpotensi berubah dari Pemilu 2019.