
Bawaslu Ungkit Putusan MA, Usul Tak Ada Putusan Pengadilan Saat Proses Pemilu
"Agar ada aturan bahwa ke depan sewajat dan sebijaknya tidak ada putusan pengadilan yang dikeluarkan di tengah-tengah tahapan," kata Bagja.
"Agar ada aturan bahwa ke depan sewajat dan sebijaknya tidak ada putusan pengadilan yang dikeluarkan di tengah-tengah tahapan," kata Bagja.
Oknum guru PPPK di Pinrang diduga melanggar netralitas ASN dengan menyebar banner bakal calon bupati. Bawaslu telah melaporkan kasus ini ke KASN.
Informasi dokumen yang perlu disiapkan saat proses coklit oleh petugas Pantarlih, serta imbauan untuk waspadai kerawanan prosesnya hingga cara cek data coklit.
Informasi cara cek data NIK apakah terdaftar sebagai pendukung calon perseorangan dalam Pilkada 2024, serta cara laporkan jika NIK dicatut.
Oknum guru PPPK diduga melanggar netralitas dengan memasang dan menyebarkan banner bakal calon bupati Andi Irwan Hamid.
Bawaslu RI mulai mengendus dugaan pelanggaran netralitas menjelang Pilkada Serentak 2024. Bawaslu mengatakan pihaknya mengindikasi ada kades yang tak netral.
Sejumlah isu kerawanan dinilai masih menghantui Pilkada di Sulsel, seperti ASN tak netral, isu SARA, hingga politik uang.
Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam pengadaan sarpras Pilkada serentak 2024, khususnya di daerah terpencil.
Bawaslu menyebut pemantauan akan lebih mudah lantaran mengacu pada data Pemilu 2024 yang sebelumnya digelar.
Ketua Bawaslu menilai UU Pemilu banyak kekurangan. Rahmat juga menyinggung kasus Oesman Sapta Odang (OSO) pada tahun 2019 hingga putusan MA terkait batas usia.