
Realisasi Anggaran 2025 Belum Berjalan, MaTA Minta Pemprov Aceh Buka Suara
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh menjelaskan keterlambatan realisasi anggaran 2025 yang berdampak pada pembangunan.
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh menjelaskan keterlambatan realisasi anggaran 2025 yang berdampak pada pembangunan.
Polda Aceh menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp 7,2 miliar.
Mantan Kadisdik Aceh, Rachmat Fitri, dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan wastafel Rp 43,7 miliar saat pandemi COVID-19.
Ketua DPR Aceh akhirnya menandatangani pengesahan APBA 2024 yang telah disempurnakan berdasarkan evaluasi Mendagri dua hari usai pergantian Pj gubernur Aceh.
Rencana penggunaan APBA untuk penyelenggaraan PON Rp 1,2 T mendapat sorotan dari senator. Anggota DPD asal Aceh meminta pemerintah pusat tidak menyandera Aceh.
Pemerintah Aceh membantah menggunakan APBA Rp 1,2 T untuk penyelenggaraan PON. Pemprov menyebut Rp 1,2 T itu merupakan estimasi dan sumbernya bukan dari APBA.
Anggota DPR Aceh Zulfadli menyoroti penggunaan APBA untuk penyelenggaraan Pekan PON mencapai Rp 1,2 triliun. Penggunaan dana itu dinilai merugikan Aceh.
Pemprov Aceh memberikan penjelasan usai dikritik Mendagri karena belanja pegawai yang begitu besar. Simak ulasannya di sini.
Mendagri Tito Karnavian menyebut, dari total APBA di Aceh, 70 persen habis untuk belanja pegawai, sementara hanya 20 persen untuk pembangunan masyarakat.