
Bisa Buka Peluang Bahas Masa Jabatan Presiden, NasDem Tolak Amendemen UUD
Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan pihaknya tetap mengkritisi gagasan amendemen terbatas UUD 1945 terkait PPHN dan usulan penundaannya.
Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan pihaknya tetap mengkritisi gagasan amendemen terbatas UUD 1945 terkait PPHN dan usulan penundaannya.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menggulirkan isu perpanjangan jabatan Jokowi sudah dibahas. Amien disebut sebagai kadal gurun berhalusinasi.
Wacana amandemen UUD 1945 bergulir ke arah perpanjangan periode jabatan presiden. HMI Sumut menolak wacana amandemen UUD 1945.
Kontras Sumut menolak amandemen karena dinilai tidak urgen. Mereka menilai wacana amandemen dimunculkan untuk kepentingan politik.
Bamsoet menyuarakan perubahan terbatas UUD 1945 untuk memasukkan ayat soal PPHN. NasDem menilai sah-sah saja sepanjang sebatas kajian dan penelaahan.
Kabar perihal skenario perpanjangan masa jabatan presiden imbas pandemi COVID-19 mencuat di publik. PDIP mengaku tidak pernah mendengar skenario tersebut.
Kabar mengenai skenario-skenario masa jabatan presiden 3 periode muncul di publik. NasDem secara tegas menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode.
"Yang jelas karena ini sudah dua kali periode yang meneruskan lagi periode ketiga maka tentu ini kurang bagus kalau tidak ada keputusan," kata Wakil Ketua MPR.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut cenderung emosional dalam menyikapi isu amandemen UUD 1945. Partai Demokrat membela dengan menyebut Jokowi rasional.
Jokowi menolak usulan jabatan presiden menjadi tiga periode. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.