
Temui Wiranto, Pimpinan MPR Diberi Saran soal Timing Tepat Amendemen UUD
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersilaturahmi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersilaturahmi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menjelaskan pihaknya hanya memberikan rekomendasi terkait amendemen UUD 1945 ke MPR periode berikutnya.
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengibaratkan PPHN melalui amandemen bak membuka kotak pandora. Djarot menilai akan banyak kepentingan masuk.
Badan Pengkajian MPR sepakat batal melakukan amendemen terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan pihaknya tetap mengkritisi gagasan amendemen terbatas UUD 1945 terkait PPHN dan usulan penundaannya.
Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan tidak ada usul amendemen UUD 1945 atau wacana pengubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode di pimpinan MPR.
"Yang paling parah kalau narasi presiden dipilih MPR dikembalikan lagi. Jadi saya melihatnya beyond GBHN," kata Bivitri Susanti.
Wacana amendemen UUD 1945 kembali mengemuka di awal kepemimpinan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Amendemen dimungkinkan oleh UUD 1945. Lalu apa syarat amendemen?
Fraksi PPP di MPR membuka pintu untuk amendemen UUD 1945. Namun PPP mengingatkan agar masyarakat turut dilibatkan dalam rencana tersebut.
UUD 1945 mengalami amendemen empat kali oleh MPR yaitu kurun 1999-2002. Namun ternyata, UUD 1945 juga sudah diamendemen tiga kali setelahnya. Oleh siapa?