
Sistem Multi Syarikah Perlu Dievaluasi, Timwas: Jangan Ciptakan Kebingungan
Sistem multi syarikah dalam haji 2025 dinilai perlu evaluasi agar layanan jemaah lebih terkoordinasi dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Sistem multi syarikah dalam haji 2025 dinilai perlu evaluasi agar layanan jemaah lebih terkoordinasi dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Tingginya angka kematian jemaah haji RI menjadi sorotan Arab Saudi. Timwas DPR minta pemerintah evaluasi istitha'ah jemaah.
Timwas DPR kritik BP Haji soal wacana pemotongan kuota haji 2026. Minta presiden tertibkan lembaga tersebut.
DPR akan melibatkan KBIH dalam penyusunan revisi UU Haji dan Umrah. Mereka punya rekam jejak panjang.
Pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai 11 Juni 2025 dari Jeddah dan Madinah, namun keterlambatan penerbangan jadi sorotan serius Timwas DPR RI.
Menanggapi isu pemotongan kuota haji 50%, Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan belum ada pernyataan resmi Saudi.
Timwas Haji DPR menyoroti masalah distribusi makanan saat puncak haji. Ke depan perlu solusi praktis.
Timwas Haji DPR mendesak ganti rugi kegagalan distribusi konsumsi jemaah haji. Pengembalian bisa dilakukan kolektif demi efisiensi.
Timwas Haji DPR minta skema layanan dan fasilitas haji diungkap sejak awal. Untuk kepentingan pengawasan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, memaparkan sejumlah catatan hasil pengawasan langsung terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025.