Sidang Putusan Eks Direktur Pelindo di Kasus Korupsi Kapal Rp 92 M Ditunda

Sidang putusan mantan Direktur Teknik PT Pelindo, Hosadi Apriza dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal dengan kerugian negara Rp 92 miliar lebih ditunda. Penundaan dikarenakan putusan dari majelis hakim belum rampung.

Dalam kasus ini, selain Direktur Teknik Pelindo, mantan Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero, Bambang Soendjaswono dan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia, Rudy Sunaryadi juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

"Sidang ditunda ke hari Senin 27 Juli 2026. Putusan ditunda karena hasil putusan dari hakim belum rampung," ucap Hakim Ketua Cipto Nababan di ruang Utama Pengadilan Negeri Medan, Jumat (24/7/2026).

Sebelumnya diberitakan, mantan Direktur Teknik PT Pelindo, Hosadi Apriza dituntut 7 tahun penjara. Lalu, mantan Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero, Bambang Soendjaswono dan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia, Rudy Sunaryadi juga dituntut dengan hukuman berbeda.

"Menuntut, menjatuhkan hukuman kepada Hosadi Apriza Putra selaku Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I selama 7 tahun penjara dan denda 500 juta subsidair 100 hari kurungan," ucap jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Nurdiono di ruang Tipikor, Pengadilan Negeri Medan, Selasa (14/7/2026) malam.

Sementara, terdakwa Rudy Sunaryadi dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 140 hari kurungan. Sedangkan terdakwa Bambang Soendjaswono dituntut selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 190 hari kurungan.

Menurut JPU, ketiga terdakwa dinilai telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana dakwaan kesatu.

Dalam pertimbangan jaksa, hal memberatkan yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Hal meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif, terus terang, mengakui perbuatanya, menyesali, terdakwa bukan pelaku utama karena pelaku utama adalah Bambang telah meninggal dunia," ucap Nurdiono.

Dalam perkara ini, ketiga terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara, melainkan korporasi. Kerugian keuangan negara mencapai Rp92.351.501.777 tersebut dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Dalam dakwaan JPU, ketiganya didakwa melakukan korupsi pengadaan kapal sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 92 miliar lebih.

Hasil penyidikan menemukan bahwa realisasi pembangunan kapal tidak sesuai spesifikasi, progres fisik jauh dari ketentuan kontrak. Pembayaran yang dilakukan tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan.

Akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami potensi kerugian keuangan sebesar Rp 92,35 miliar dan kerugian perekonomian setidaknya Rp 23,03 miliar per tahun karena kapal tidak selesai maupun dimanfaatkan.