.webp)
Partai Nanggroe Aceh (PNA) resmi berganti nama menjadi Partai Nusantara Aceh setelah mendapatkan pengesahan administrasi hukum dari Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh. Partai itu kini dipimpin Misbahul Munir yang menggantikan mantan Gubernur Irwandi Yusuf.
Surat Keputusan (SK) perubahan nama diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh kepada Ketua Umum PNA periode 2026-2031 Misbahul Munir alias Rahul. SK itu disebut menandai dimulainya kepengurusan baru hasil Kongres II PNA.
Dalam kepengurusan lima tahun ke depan, Rahul didampingi Sekretaris Jenderal Zaitun MHD dan Bendahara Umum Nurdin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perubahan nama ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan bagian dari perjalanan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami ingin membangun Partai Nusantara Aceh yang lebih demokratis, modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat," kata Rahul dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, penggunaan nama Partai Nusantara Aceh membawa semangat baru bagi seluruh jajaran partai untuk memperkuat peran Aceh dalam kehidupan politik nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai, sejarah dan kekhususan Aceh. Setelah adanya SK tersebut, kepengurusan baru akan segera melakukan konsolidasi organisasi di seluruh Aceh.
"Konsolidasi menjadi salah satu prioritas kami. Kami ingin seluruh jajaran pengurus dan kader kembali bersatu, bekerja secara profesional, serta menjadikan Partai Nusantara Aceh sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," jelasnya.
Rahul mengajak seluruh pengurus, kader dan simpatisan untuk menjadikan perubahan nama tersebut sebagai momentum memperkuat soliditas internal dan membangun semangat baru dalam menjalankan roda organisasi.
"Kami mengajak seluruh kader untuk melihat perubahan ini sebagai energi baru. Mari kita bersama-sama membangun organisasi yang lebih kuat, demokratis dan modern, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh," ujar Rahul.
"Partai Nusantara Aceh harus menjadi rumah bersama bagi seluruh kader. Kita ingin membangun partai yang modern dalam tata kelola, demokratis dalam pengambilan keputusan, dan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," lanjutnya.
