Warga Miskin di Aceh Bertambah 10,4 Ribu Orang Pasca Bencana

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat warga miskin di Aceh 10,4 ribu orang pasca bencana akhir November 2025 lalu. Secara persentase, penduduk miskin Tanah Rencong pada Maret bertambah sebesar 12,34 persen atau naik 0,12 persen dibandingkan September lalu.

"Total warga miskin mendekati 714 ribu orang," kata Kepala BPS Aceh, Agus Andria dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2026).

Pendataan itu dilakukan pada Februari atau dua bulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang. Musibah itu menyebabkan kinerja sektor pertanian mengalami penurunan sehingga menyebabkan penurunan produksi padi, tanaman hortikultura, dan sejumlah komoditas perkebunan.

Selain itu perlambatan juga terjadi pada sektor real estate, administrasi pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, warga miskin adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

GK pada Maret 2026 sebesar Rp 742.464 atau mengalami kenaikan sebesar 3,83 persen jika dibandingkan dengan September 2025. Distribusi garis kemiskinan makanan pada Maret sebesar 76,86 persen, sedangkan non-makanan sebesar 23,14 persen sehingga share komoditas makanan terhadap GK lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan.

"Jika dibandingkan dengan September 2025, share komoditas makanan pada Maret 2026 mengalami peningkatan, sedangkan share non-makanan mengalami penurunan," jelas Agus.

Komoditi makanan yang memberikan andil terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama. Dari kelompok makanan, komoditi yang berpengaruh besar adalah beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, serta telur ayam ras.

Sementara dari kelompok bukan makanan komoditi yang berpengaruh besar terhadap GK adalah perumahan, bensin, listrik, serta pendidikan. Berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan dan kota cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir.

"Persoalan kemiskinan bukan sekadar mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga harus sekaligus menekan tingkat kedalaman dan keparahannya," jelas Agus.