.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya tidak ada merealisasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025. Penyebabnya, ada anggaran Kementerian PU yang diblokir.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua," ujarnya usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) dikutip detikFinance.
"Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," lanjut Doddy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Doddy sendiri pada 2024 lalu sempat meminta tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk pembangunan IKN hingga jalan akses di 2025. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk proyek IKN direncanakan sebesar Rp 14,87 triliun.
Sebelum tambahan tersebut cair sepenuhnya, Kementerian PU terkena pemangkasan sebesar Rp 81,38 triliun. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Atas kondisi tersebut, pagu anggaran Kementerian PU 2025 yang semula Rp 110,95 triliun, terkena pangkas hingga 80%. Alhasil, sisa anggaran PU di tahun ini tinggal Rp 29,57 triliun.
Di sisi lain, Dody tidak merasa tertekan ataupun gusar usai anggarannya dipangkas 80%. Sejauh ini, menurutnya, belum ada kendala berarti bagi Kementerian PU dalam menjalankan tugasnya. Ia akan berupaya memaksimalkan sumber daya yang telah dimiliki.
Namun tetap, Dody juga akan berupaya untuk meminta tambahan anggaran maupun membuka anggaran-anggarannya yang sebelumnya terkena blokir dari kebijakan automatic adjustment.
"Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," kata dia.
(astj/astj)
