.webp)
Rancangan desain gedung DPR hingga Mahkamah Agung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dinilai kurang greget. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan arahan agar rancangan dasar atau basic design gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN dirancang ulang.
Dilansir detikFinance, Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas soal pengembangan IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari 2025. Dalam waktu dekat dirinya dan Kementerian PU akan membentuk tim untuk merancang ulang dan melaporkan rancangan baru kepada Prabowo.
"Untuk bangunan gedung yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic design-nya. Cuma sekarang beliau minta di-review lagi. Kami nanti dengan Kementerian PU bersama Otorita IKN akan bentuk tim design yang nanti bisa diarahkan oleh bapak presiden tentang ke depannya," beber Basuki dalam konferensi pers di Kantor Presiden, ditulis Jumat (24/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eks Menteri PUPR itu mengatakan jika Prabowo ingin rancangan baru bisa lebih megah, dia menyebutnya lebih grande. Menurutnya, rancangan yang sudah ada selama ini didapatkan dari hasil sayembara dan dirasa kurang greget oleh Prabowo.
"Beliau pengin lebih grande gitu. Jadi menurut beliau kan, itu dulu dengan Pak Jokowi kan dulu hasil sayembara. Nah, sekarang beliau melihatnya kurang grande. Kurang rengreng kalau kata Wong Jowo. Jadi beliau minta di-review," kata Basuki.
Basuki menegaskan adapun yang dirancang ulang ma untuk bangunan instansi yudikatif dan legislatif saja, seperti misalnya Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Konstitusi, hingga Gedung Mahkamah Agung.
"Kalau ranah eksekutif semuanya sudah. Ini tinggal yang legislatif dan yudikatif yang untuk di-review design-nya. Dan design-nya kan baru basic design, belum ada detail design-nya. Basic design baru dilelang untuk design and build," kata Basuki.
Prabowo memberikan target agar IKN siap menjadi ibu kota politik pada 2028. Maka dari itu fasilitas sarana prasarana instansi legislatif dan yudikatif mesti selesai dibangun dan bisa digunakan sebelum 2028.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga sudah merestui anggaran tambahan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun selama lima tahun ke depan
Baca selengkapnya di sini
(mjy/mjy)
