.webp)
Komisi IV DPRD Medan menyoroti proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai akan membebani APBD Kota Medan sebesar Rp 500 miliar per tahun. Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, anggaran ini merupakan beban yang harus dibayar Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk operasional BRT.
"Untuk saat ini saja dengan pengoperasian 60 bus listrik Pemkot Medan harus defisit anggaran sekitar Rp 81 miliar," ujar Paul dalam rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, Selasa (1/9/2026).
Paul menyebut, dari perhitungan ini, pihaknya menilai akan ada penambahan jumlah beban anggaran yang harus dibayar Pemkot Medan. Hal ini lantaran jumlah armada akan bertambah menjadi 250 unit bus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau nanti proyek BRT harus memenuhi jumlah bus 250 unit maka Pemkot Medan harus defisit anggaran Rp 500 miliar. Bagaimana kajiannya," tambahnya.
Untuk itu, dikatakan Paul, Komisi IV meminta agar Pemkot Medan melakukan kajian terkait anggaran operasional BRT yang akan membebani APBD. Paul menyebut, pihaknya juga meminta agar Komisi IV dilibatkan dalam pengawasan anggaran BRT.
"Kita harus memperhatikan kemampuan APBD Pemkot Medan. Jangan gara-gara penambahan bus proyek BRT bobol anggaran. Beban ditanggung APBD Pemkot Medan. Maka perlu dikaji ulang bagaimana kerjasama. Harus dicari solusi atau minta beban itu ditanggung kementerian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, Irsan Idris Nasution mengatakan, proyek BRT akan rampung pada Juli 2027.
"Proyek BRT bertujuan mengurai kemacetan di Kota Medan dalam jangka panjang. Di mana diharapkan secara perlahan pengguna mobil pribadi beralih ke transportasi umum," ungkap Irsan.
Ia membenarkan bahwa ada penambahan jumlah unit bus sekitar 250 unit.
Namun terkait biaya operasional, kata Irsan, belum ada keputusan dibebankan kepada pemerintah daerah.
"Kami sedang berusaha koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar beban itu tidak ditanggung Pemkot Medan," pungkasnya.
