.webp)
Ketua MPR Ahmad Muzani menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD RI. Ia menegaskan bahwa MBG tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Muzani mengatakan, selama 81 tahun Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai dalam sejumlah sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pertanian. Namun, menurutnya, masih terdapat persoalan yang menyangkut kesejahteraan anak-anak dan keluarga.
"Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan," kata Muzani saat pidato, di Gedung Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Muzani, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan program MBG. Ia menilai program tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas generasi penerus, bukan sekadar memberikan makanan secara cuma-cuma.
"Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," ucap dia.
Ia menyebut terwujudnya generasi yang unggul dan mampu bersaing merupakan salah satu tujuan besar bangsa Indonesia. Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi anak dinilai sebagai bentuk investasi yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," imbuh dia.
Selain MBG, Muzani turut menyinggung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ia mengaitkan pengembangan koperasi dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
"Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih," ujar dia.
Muzani berpandangan koperasi dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di tengah masyarakat. Apabila dikelola secara sehat dan profesional, koperasi dinilai mampu memberikan manfaat bagi berbagai kelompok, termasuk petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat," tutur dia.
Ia menambahkan, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan atau jumlah koperasi yang terbentuk. Ukuran keberhasilannya harus tercermin melalui peningkatan aktivitas ekonomi produktif, pendapatan anggota, kualitas tata kelola, serta semakin kuatnya kemandirian masyarakat.
"Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat," lanjutnya.
