.webp)
Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng menyebut penerbitan obligasi daerah bukanlah barang baru. Instrumen pembiayaan tersebut telah diterapkan di 18 negara dan terbukti dapat mempercepat pembangunan.
Dalam Saresehan Nasional MPR RI di Hotel Pangeran Pekanbaru, Melchias menyebut obligasi daerah menjadi alternatif dalam pembiayaan. Khususnya dalam mempercepat pembangunan di daerah.
"Obligasi daerah ini bukan barang baru, ini sudah diterbitkan hampir 18 negara di dunia. Negara-negara besar seperti Amerika, China, Jepang, Ingris, Vietnam sudah menerbitkan obligasi daerah," kata Melchias, Senin (20/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pengalaman negara maju itu, obligasi daerah dinilai sukses sebagai alternatif pembiayaan. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh, tingkat gagal bayar hanya 0,1 persen atau jauh lebih rendah daripada kredit macet mencapai 5 persen.
"Tingkat keberhasilan daripada obligasi daerah ini hanya 0,1 persen yang gagal. Lebih kecil jauh daripada kredit macet di berbagai negara yang biasanya hampir 5 persen," kata Melchias.
Tak hanya itu saja, obligasi daerah tidak dimaksudkan untuk menambah beban fiskal pemerintah daerah. Justru menjadi sumber pembiayaan bagi proyek-proyek produktif yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Menurutnya, dana dari obligasi daerah dapat digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur strategis seperti rumah sakit, jembatan, pelabuhan, sistem pengelolaan air (water management). Termasuk fasilitas untuk masyarakat lain dalam peningkatan pelayanan publik.
"Obligasi daerah bisa dipakai membangun jembatan, rumah sakit, pelabuhan, water management, dan proyek-proyek lain yang memang memiliki manfaat ekonomi serta mampu mengembalikan pembiayaannya," katanya.
Apabila regulasi mengenai obligasi daerah disahkan, instrumen tersebut akan menjadi salah satu pendorong percepatan pembangunan nasional. Tak hanya itu saja, obligasi daerah juga bisa memperkuat kemandirian fiskal bagi pemerintah daerah.
"Kalau obligasi daerah nantinya bisa diterbitkan hingga Rp1.000 triliun, kita bisa membayangkan dana sebesar itu masuk ke daerah. Dampaknya tentu akan sangat besar terhadap percepatan pembangunan," katanya didampingi Anggota DPR RI Dapil Riau, Karmila.
