.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi konsep Prabowonomics melalui reformasi regulasi serta kebijakan anggaran. Salah satu langkah yang diusulkannya adalah merevisi sejumlah undang-undang.
"Yang pertama me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya terus akan merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang," kata Cak Imin seusai PKB Run di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).
Menurut Cak Imin, revisi regulasi tersebut mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan konsep Prabowonomics. Beberapa di antaranya adalah perubahan pada Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), serta Undang-Undang Lingkungan Hidup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Antara lain Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, undang-undang apa namanya produk-produk yang bertentangan dengan spirit pembangunan berbasis ekonomi konstitusi," sambung dia.
Lebih lanjut, Cak Imin menilai penerapan Prabowonomics harus dibarengi dengan penguatan politik anggaran. Ia berpandangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semestinya difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Jadi contohnya misalnya yang mendesak ini kan jembatan untuk anak-anak sekolah di daerah-daerah terpinggirkan, masa sekolah harus basah-basah gitu. Ini misalnya itu prioritas," katanya.
Selain pembangunan jembatan, ia juga menekankan pentingnya penggunaan APBN untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang menjadi prioritas. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang kewirausahaan.
Cak Imin meyakini konsep Prabowonomics dapat menjadi fondasi pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat konstitusi sekaligus menghadirkan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itu yang disebut ekonomi konstitusi," kata dia.
