Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku benci dengan kegiatan OKP yang berbau premanisme. Ikatan Pemuda Karya (IPK) Sumatera Utara tak sepakat dengan ucapan itu.
"Saya menentang keras statemen itu, LBH IPK Sumut menentang itu," kata Direktur LBH IPK Sumut, Dwi Ngai Sinaga, Senin (23/1/2023).
Menurut Dwi keberadaan OKP itu dilindungi oleh undang-undang. Dwi menyebutkan, pungli dilakukan oleh oknum namun seolah-olah merupakan perilaku seluruh OKP.
"Setiap organisasi itu dilindungi oleh undang-undang, tidak ada yang berkedok-kedok, namun apabila salah satu oknum yang melakukan itu, jangan diuniversalkan," sebutnya.
"Contoh perkara (Ferdy) Sambo lah, apakah langsung kita bilang instansi Polri tidak beres? Di situ saya tidak sepakat," imbuhnya.
Dia juga meminta agar saat seperti menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut membenci kegiatan OKP. Namun saat kontestasi politik, malah bergabung dengan OKP.
"Jangan pula wali kota bilang gitu, tapi pas pemilihan nanti dia bergabung dengan OKP, gitu lo, nggak benar juga kan. Bisa kita tunjukkan ketika dia pemilihan kemarin dia dengan OKP," ujarnya.
Dwi juga meminta agar apabila ada ketua atau anggota OKP yang melakukan pungli, untuk ditindak. Sebab menurutnya dalam pendirian OKP, tidak ada OKP yang dibentuk berdasarkan premanisme.
"Intinya gini, apapun bahasanya yang menyatakan OKP yang premanisme lah atau berkedok premanisme lah atau apalah lah, yang penting OKP itu tidak ada yang dibentuk berdasarkan premanisme," bebernya.
"Akan tetapi kita tidak menutup mata ada beberapa oknum ketua-ketua OKP, anggota OKP yang melakukan premanisme atau pungli itu ya silahkan disikat gitu," sambungnya.
Selengkapnya di Halaman Selanjutnya....
(astj/astj)