Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara membentangkan spanduk penolakan pengesahan RKUHP. Aksi itu sebagai protes atas pengesahan RKUHP oleh DPR RI pagi tadi.
Pantauan detikSumut Selasa (6/12/2022), spanduk penolakan itu dibentang di Flyover Jamin Ginting. Spanduk itu bertuliskan "Cabut RKUHP Bermasalah", "Akhir demokrasi di akhir tahun. RKUHP Sah semua bisa kena !" "Tolak pasal bermasalah bejat: RKUHP: Lindungi penguasa, kriminalisasi warga. #semuabisakena."
Perwakilan massa, Adinda, menjelaskan aksi mereka hari ini untuk menolak pasal - pasal yang bermasalah di RKUHP. "Terutama yang telah disahkan hari ini dalam rapat paripurna. Ya kita menyesalkan pemerintah dan DPR tidak menggubris semua masukan masyarakat sipil," jelasnya.
"Utamanya soal pasal penghinaan terhadap presiden serta pasal lain yang anti demokrasi," tambahnya.
Dia menyebut RKUHP yang baru disahkan ini berisi pasal-pasal yang rentan untuk mengkriminalisasi warga negara dan justru melindungi penguasa.
"Gimana kita tidak marah, ketika kita sudah mengkritik dengan cara yang baik, tapi tidak didengarkan," sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, dikutip dari detikNews, RKUHP disahkan menjadi UU oleh DPR siang ini. KUHP baru itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025. Namun masih ada yang menilai pasal dalam RKUHP bisa berpotensi karet.
"Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan menjadi undang-undang?" ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Selasa (6/12/2022).
"Setuju," jawab peserta rapat paripurna DPR RI.
Selengkapnya di Halaman Berikutnya...
Simak Video "Video DJ di Medan Ngebut Pakai Fortuner, Tabrak Tukang Becak hingga Tewas"
(astj/astj)