.webp)
Polda Sumatera Selatan akan membentuk Satgas Pencegahan Illegal Drilling. Persiapan pembentukan Satgas ini akan dilakukan Rabu (24/7) nanti dengan mengundang pihak-pihak terkait.
Satgas yang dibentuk berasal dari Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov Sumsel, SKK Migas dan pihak terkait lainnya.
"Satgas yang dibentuk ini untuk pencegahan terjadinya illegal drilling mulai dari hulu sampai hilirnya," ujar Kapolda Sumsel, A Rachmad Wibowo di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (23/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sembari pembentukan Satgas, Polda Sumsel juga akan melakukan penyelidikan terhadap illegal drilling itu untuk pengungkapan hingga hilirnya.
"Kita juga sudah bentuk tim untuk menyelidiki siapa end user dari minyak-minyak ilegal ini. Jadi, adanya permintaan, adanya harga tinggi, adanya kebutuhan masyarakat yang bisa peroleh uang dengan mudah di illegal drilling itu jadi penyebab maraknya masyarakat membuat sumur minyak," jelasnya.
Dia mengungkapkan, butuh biaya besar untuk penanganan dan operasi illegal drilling. Sementara personel yang ada tidak mencukupi untuk melakukan penindakan.
"Untuk operasi illegal drilling butuh biaya besar, butuh alat ekskavator, truk dan lain-lain. Tadi sudah kita sampaikan terkait hal ini kepada Pj Gubernur Sumsel," kata dia.
"Pembentukan Satgas pencegahan illegal drilling selama ini polisi jalan sendiri. Kami tidak mampu sendiri, sehingga perlu Satgas. Jadi nanti Polri beserta Satgas bisa turun," lanjut Kapolda.
Menurutnya, rencana legalisasi sumur minyak ilegal yang diharapkan Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel belum ada titik terang. Karena itu, illegal drilling yang terjadi di Sumsel sudah cukup merusak lingkungan.
"Untuk (rencana) legalisasi sumur-sumur minyak ilegal juga jauh sekali dari harapan. Lingkungan hidup tidak terawat, lingkungan rusak. Seperti di insiden di Sungai Dawas, pantauan kita sangat merusak lingkungan, lumpurnya sampai ke lutut. Itu bukan air tapi minyak," jelasnya.
Dalam peristiwa terbakarnya sumur minyak di di Sungai Dawas Parung Dusun V Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Minggu (21/7), korban bertambah 1 orang sehingga total menjadi 5 korban sejak peristiwa itu terjadi 21 Juni 2024.
"Terkait insiden di Sungai Dawas, kita bersama Pemprov, Pemkab Muba dan SKK Migas sudah melokalisir wilayah itu untuk menetralisir dan membersihkan minyak yang tumpah, kemudian diamankan. Ternyata 21 Juli dini hari ada sekelompok masyarakat membuka pipa yang telah ditutup SKK Migas dan terjadi ledakan lagi. Sekitar pukul 14.00 WIB, kita temukan jenazah lagi di lokasi," ungkapnya.
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menambahkan, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Kapolda. Salah satunya soal kondisi terkini di Muba dan soal illegal drilling.
"Secara teknis kita masih akan kita bahas dengan pihak-pihak terkait. Ada juga usulan-usulan teknis dan kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan mengungkapkan, negara dirugikan akibat illegal drilling yang terjadi. Menurutnya, pihaknya tidak berbuat namun penanganan lingkungan dilakukan oleh pihaknya.
"Dampak lingkungannya saya kaget melihatnya, sangat masif rusaknya. Biaya kerugiannya sangat besar. Secara short time masyarakat tertentu mendapatkan keuntungan, tapi impact kerusakan lingkungan semua masyarakat merasakan," katanya.
Dia menyebut, sebanyak 7.700 sumur minyak ilegal ada di Muba. Jumlah itu yang memiliki titik koordinat, namun yang ditemukan dampak lingkungan di luar dari jumlah yang memiliki titik koordinat tersebut.
"Di luar 7.700 sumur minyak illegal itu sangat masif, dominan terjadi di Muba semua. Bisa terbayang, ini seperti ladang. Ngebor tanpa teknik yang baik, tiga bulan mati pindah lagi pindah lagi. Bisa terbayang, di situ kerusakannya seperti apa," imbuhnya.
(dai/dai)
