.webp)
Politisi PDIP, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku pernah dipanggil Presiden Jokowi membahas pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan ditawari menjadi kandidat kepala otorita IKN.
Hal itu diungkapkan dalam acara bertajuk 'Ahok Is Back' di Warunk Wow, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024) sore. Mulanya Ahok ditanyai salah satu pengunjung perihal IKN.
"Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya tanyakan. Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN. Saat itu ya. Lalu saya ditanya. Ini (belum ada) UU nih. Saya bilang (ke Pak Jokowi) pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada UU IKN. Baru orang mau percaya. Langkah pertama," kata Ahok di lokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok saat itu menyarankan agar IKN dibangun di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu, kata Ahok, sesuai dengan cita-cita Presiden ke-1 Soekarno.
"Terus kedua, kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara Nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng. Sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan," ungkap Ahok.
Sedangkan jika opsinya di Kalimantan Timur, saat itu Ahok lebih mengusulkan ibu kota dipindahkan di Balikpapan. Sebab, kata dia, banyak set PT Pertamina yang bisa digunakam pemerintah di sana.
"Jadi usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak," jelas Ahok.
"Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa ? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. Puluhan ribu lahannya berantakan semua," ucapnya.
Namun demikian, Ahok menuturkan usulannya tidak ada yang direalisasikan. Sebab, pembangunan IKN ternyata dijalankan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menentang IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi enggak usah ganti lahan. Bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina," ujarnya.
(mud/mud)
