KIP Tekankan Penguatan Kelembagaan-Transformasi Informasi Digital

Sumatera Selatan

KIP Tekankan Penguatan Kelembagaan-Transformasi Informasi Digital

A Reiza Pahlevi - detikSumbagsel
Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB
Rakornas Komisi Informasi di Palembang.
Foto: Rakornas Komisi Informasi di Palembang. (A Reiza Pahlevi)
Palembang -

Komisi Informasi Pusat (KIP) menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan transformasi informasi digital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi dinilai menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ketua KIP Handoko Agung Saputro mengatakan penguatan kelembagaan dan reformasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi, melainkan tugas bersama seluruh badan publik dan pemangku kepentingan.

"Penguatan kelembagaan dan reformasi digital harus menjadi tugas bersama," ujar Handoko dalam kegiatan Rakornas Komisi Informasi dengan tema 'Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045', Rabu (18/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan transparansi tata kelola pemerintahan menjadi fokus pembahasan dalam Rakor yang diikuti 30 KI se-Indonesia.

Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap badan publik perlu memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas, mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

ADVERTISEMENT

"Keterbukaan informasi harus mendukung agenda pembangunan nasional. KIP berdiri di dua sisi, pertama ruang yudikatif dan eksekutif. Di eksekutif, KIP merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan standar dan menentukan pedoman pelayanan publik," katanya.

"Oleh karena itu, keberadaan KI ibarat bagian tak terpisahkan untuk berjalannya program pemerintah pusat dan provinsi, sesuai peran UU 14/2008, suka tidak suka KI wajib mendukung terselenggaranya agenda pembangunan nasional," tambahnya.

Dia berharap kegiatan itu menghasilkan hal-hal baik untuk bangsa dan negara. Keterbukaan informasi harus menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dalam pemaparannya mengangkat tema "Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi".

Dia menjelaskan data, informasi, dan komunikasi merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Informasi tidak akan tersampaikan dengan baik tanpa dukungan data yang akurat serta komunikasi yang efektif.

"Data, informasi, dan komunikasi merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Informasi tidak akan tersampaikan dengan baik tanpa dukungan data yang akurat serta komunikasi yang efektif," katanya.

Syahganda menyebut tantangan komunikasi pemerintah saat ini semakin berat, terutama dalam menyampaikan kebijakan dan arah pembangunan kepada masyarakat.

Salah satu tantangannya adalah perubahan paradigma pembangunan yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Katanya, pemerintah saat ini berupaya mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, paradigma ekonomi sebelumnya lebih banyak mengandalkan mekanisme pasar bebas dan konsep trickle-down effect atau efek menetes ke bawah. Namun, dalam praktiknya, keuntungan ekonomi dinilai lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal.

Sementara itu, paradigma pembangunan yang dibangun Presiden Prabowo menempatkan negara sebagai penggerak pembangunan melalui berbagai program strategis, seperti swasembada pangan, hilirisasi, penguatan investasi negara melalui Danantara, hingga program yang langsung menyentuh masyarakat.

"Presiden ingin mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Negara harus kembali hadir dan memastikan kekayaan alam serta hasil pembangunan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.

Meski demikian, Syahganda mengakui penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah masih menghadapi tantangan besar, terutama di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang bergeser ke media sosial.

Menurutnya, perkembangan algoritma media sosial turut memengaruhi informasi yang diterima masyarakat. Akibatnya, pesan dan kebijakan pemerintah belum tentu tersampaikan secara utuh kepada publik.

Syahganda juga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih efektif dalam menjelaskan program-program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia menegaskan keterbukaan informasi harus tetap berjalan seiring dengan pengawasan publik.

"Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru berharap rakornas ini menghasilkan rekomendasi yang baik, baik untuk internal maupun pemerintah dan masyarakat.

Deru juga berharap Rakornas dapat mendorong semakin terbukanya akses informasi bagi masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi kebutuhan penting seiring perkembangan zaman dan transformasi digital. Informasi yang dahulu sulit diperoleh masyarakat kini semakin mudah diakses melalui berbagai platform digital.

"Dengan transformasi digital, masyarakat sekarang bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat," ungkapnya.



(dai/dai)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads