.webp)
Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan 15 Ulu, Jakabaring, Palembang. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan 17 catatan evaluasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah temuan menjadi perhatian pemerintah kota, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), kebersihan lingkungan dapur, hingga kelengkapan tenaga petugas.
Dari hasil pemeriksaan, kondisi lingkungan sekitar dapur dinilai masih perlu dibenahi. Tempat pembuangan sampah ditemukan belum dipisahkan sesuai ketentuan. Selain itu, kondisi atap bangunan yang terlalu rendah serta area memasak yang membutuhkan pembersihan lebih lanjut juga menjadi catatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, salah satu SPPG diminta mengikuti pelatihan ulang karena dinilai belum sepenuhnya memahami SOP yang berlaku. Kekurangan jumlah tenaga petugas di lokasi turut masuk dalam 17 poin evaluasi.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, sidak tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Pengawasan ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan kecukupan gizi," katanya kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak boleh dikompromikan.
"Kami menemukan ada 17 catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Mulai dari SOP, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, kondisi bangunan, sampai kesiapan tenaga petugas. Semua harus diperbaiki agar pelaksanaan program ini berjalan maksimal," katanya.
Ratu Dewa juga meminta pengelola SPPG tidak menganggap remeh hasil evaluasi tersebut. Setiap kekurangan harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan penerima manfaat.
Berdasarkan data Pemkot Palembang, dari total 221 SPPG yang beroperasi, sebanyak 216 titik telah memenuhi standar kesehatan. Sementara 214 titik dinyatakan memenuhi persyaratan higienitas.
"Pemkot akan terus melakukan pengawasan melalui satgas yang sudah dibentuk. Kami ingin seluruh SPPG benar-benar menjalankan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan makanan yang aman dan layak dikonsumsi," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Fenty Aprina mengatakan, pengawasan higienitas dapur MBG harus dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan ketika makanan selesai dimasak, tetapi sejak bahan pangan diterima hingga didistribusikan.
"Prinsip higienitas harus diterapkan dari awal. Mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan, proses pengolahan, pengemasan, sampai pendistribusian. Seluruh tahapan ini harus memenuhi standar kesehatan," jelas Fenty.
Dia menyebutkan, saat ini sekitar 4.321 penjamah makanan di SPPG Palembang telah mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat.
Menurutnya, setiap SPPG diwajibkan memastikan minimal 50 persen ditambah satu orang dari total relawan telah mengikuti pelatihan. Ketentuan itu berlaku bagi petugas yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan.
"Minimal 50 persen plus satu dari jumlah relawan harus sudah mengikuti pelatihan. Ini penting karena mereka berhubungan langsung dengan makanan yang nantinya dikonsumsi oleh anak-anak dan penerima manfaat lainnya," katanya.
Fenty juga mengingatkan pengelola SPPG agar memperhatikan penggunaan alat pelindung diri (APD), penutup kepala, serta pengaturan suhu penyimpanan bahan makanan.
"Petugas harus menggunakan APD sesuai ketentuan, termasuk penutup kepala. Suhu penyimpanan makanan juga harus diperhatikan. Selain itu, telepon genggam tidak diperbolehkan dibawa ke area memasak karena dapat menjadi salah satu sumber kontaminasi," ungkapnya.
Dia berharap seluruh pengelola SPPG dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan standar kebersihan.
"Tujuan utama kita sama, memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat aman, sehat, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Karena itu, seluruh standar harus benar-benar dijalankan," tutupnya.
