Zulhas Buka Suara soal Tantangan Pemerintahan Prabowo

Sumatera Selatan

Zulhas Buka Suara soal Tantangan Pemerintahan Prabowo

A Reiza Pahlevi - detikSumbagsel
Rabu, 04 Nov 2026 19:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober-Desember 2026 di halaman Camat Kertapati Palembang, Sumatera Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri penyaluran bantuan pangan di Palembang, Sumatera Selatan. (Foto: Irawan)
Jakarta -

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kondisi Indonesia saat ini. Dia menduga jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menemui banyak tantangan.

Kata Zulhas, sejumlah program dan tindakan yang dilakukan presiden mendapat kritikan dan membuat sejumlah pihak tidak nyaman dan tidak menyukai.

"Kita mohon agar masyarakat memahami, saya dukung Pak Prabowo tiga kali kalah, baru ini menang. Kenapa betah kalah, karena kita platform perjuangannya untuk bela rakyat, bantu rakyat. Seperti pertanian, swasembada pangan, dan seterusnya dan seterusnya, banyak yang tidak suka. Yang sudah nyaman selama ini tentu tidak senang," ujar Zulhas saat penyaluran bantuan pangan di Palembang, Rabu (4/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ketua Umum PAN ini sejumlah izin usaha ilegal baik perkebunan dan pertambangan banyak yang ditertibkan oleh pemerintah. Kondisi ini membuat sejumlah pihak tidak suka dengan tindakan tersebut.

"Ada kebun sudah kita ambil empat juta yang ilegal, tambang-tambang banyak sekali yang ilegal, tapi ilegalnya sempurna. Masak nggak tahu, semuanya tahu itu ilegal, tapi dibiarkan. Seperti di Sumbar, di Solok Selatan, emas. Nabire sudah. Kemarin di Kalimantan Tengah sekarang sudah ditertibkan," katanya.

ADVERTISEMENT

Selain itu kebijakan pengenaan bunga untuk UMKM yang disubsidi pemerintah juga membuat sejumlah pihak geram.

"Perbankan, bunga untuk rakyat, UMKM, 23 persen. Untuk yang besar 9 persen. Sekarang presiden tidak, yang rakyat bunganya 8 persen, yang besar 9 persen. Disubsidi oleh pemerintah," jelasnya.

Kata dia, kebijakan memakmurkan petani dan nelayan turut menjadi sorotan. Termasuk kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu di Bali.

"Jadi, kebijakan-kebijakan ini tentu juga ada yang sudah nyaman 30 tahun, mungkin terganggu. Ngantre bensin di Denpasar, kenapa tidak di Sumsel, di Lampung," ungkapnya.

Kemudian, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mendapat sorotan. Bahkan, dua negara disebut menyampaikan protes kepada Indonesia.

"Kebakaran itu kalau digambut tidak bisa padam, kecuali ada hujan. Saya ini mantan menhut. Sekarang begitu kebakaran, ributnya minta ampun. Dua negara menyerang kita habis-habisan. Ada apa?" ungkapnya.

"Belum selesai MSCI, kita disamakan dengan Zimbabwe. Agar saham hancur, Rupiah turun ya, kemudian harga-harga tidak terkendali, kerusuhan. Nah itu kira-kira," sambungnya.

Dia menilai kondisi yang terjadi saat ini bentuk perlawanan oleh pihak-pihak luar maupun dalam yang merasa gerah dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Jadi ini juga ada perlawanan dari pihak-pihak, mungkin dari luar maupun dalam yang kehilangan selama ini mungkin, nyaman. Tapi, Pak Presiden tegas mengatakan, untuk rakyat, bela rakyat, kepentingan rakyat dan petani, kita harus jalan terus," katanya.

"Yang menghalanginya kita bikin minggir. Jadi, mohon doanya agar kita bisa keluar dari negara middle income trap, menjadi negara maju. Insyaallah," tukasnya.



(csb/csb)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads