.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-XXII Masa Persidangan I Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, DPRD OKU juga menyepakati substansi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten OKU Tahun 2025-2045 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian kesimpulan DPRD terhadap pembahasan Raperda usulan eksekutif maupun inisiatif DPRD OKU tahun 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD OKU Sahril Elmi, didampingi Wakil Ketua Rudi Hartono dan dihadiri sejumlah anggota DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati OKU Teddy Meilwansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD OKU atas kerja sama dan sinergi selama proses pembahasan empat Raperda tersebut.
Menurut Teddy, proses pembahasan yang berlangsung melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban bupati hingga pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus), telah menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi daerah.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten OKU, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD OKU atas sinergi dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama proses pembahasan Raperda ini," katanya kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Dia mengatakan, persetujuan bersama tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten OKU.
Adapun empat Raperda yang disetujui DPRD OKU untuk ditetapkan menjadi Perda yakni. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKU.
Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Raperda tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) lalu. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, Pemkab OKU akan melakukan penyempurnaan akhir terhadap dokumen keempat Raperda tersebut. Selanjutnya, dokumen akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan nomor register Perda sekaligus menjalani tahapan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Raperda tentang RTRW Kabupaten OKU Tahun 2025-2045 belum masuk tahap persetujuan bersama. Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemkab OKU baru menyepakati substansi yang dituangkan dalam berita acara.
Teddy menjelaskan, Raperda RTRW masih harus melalui tahapan pembahasan lintas sektor sebelum dapat disetujui bersama.
"Mengingat perjalanan Raperda RTRW ini masih cukup panjang, Pemkab OKU diinstruksikan segera menyempurnakan dokumen tersebut untuk diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," tegasnya.
Dia menyebut tahapan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Pembahasan lintas sektor diperlukan untuk memastikan integrasi program strategis nasional, batas wilayah daerah hingga kawasan hutan.
Setelah persetujuan substansi dari kementerian terkait diterbitkan, DPRD bersama Bupati OKU baru dapat melaksanakan persetujuan bersama. Selanjutnya, Raperda tersebut akan melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan.
Teddy juga meminta seluruh perangkat daerah pengampu dan pemangku kepentingan terkait mempersiapkan dokumen pendukung secara lengkap, autentik, dan akurat sesuai persyaratan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021.
"Seluruh perangkat daerah dan pihak terkait harus mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami kendala," katanya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen persetujuan Raperda oleh Bupati OKU bersama Ketua DPRD OKU.
Persetujuan empat Raperda tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah di Kabupaten OKU.
