.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memperketat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dugaan penyelewengan beras SPHP yang dikemas ulang atau dicampur dengan beras jenis lain, kemudian dijual dengan harga beras premium.
Dugaan penyalahgunaan beras SPHP tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah Kementerian Pertanian menemukan indikasi praktik pengoplosan dan penggantian kemasan. Padahal, beras SPHP merupakan program pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan kepolisian untuk mengawasi peredaran beras SPHP di wilayah Sumsel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edward menyebutkan hingga saat ini belum ditemukan indikasi penyelewengan beras SPHP di Sumsel. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan untuk mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat tersebut.
"Iya kita sudah kerja sama dengan satgas dan pihak kepolisian untuk pengawasan karena itu bentuk pelanggaran, tapi sejauh ini belum ada indikasinya" kata Edward saat di wawancara Jumat (30/10/2026)
Pengawasan dilakukan untuk memastikan beras SPHP didistribusikan sesuai peruntukannya. Pemerintah juga mengantisipasi adanya praktik penggantian kemasan maupun pencampuran beras SPHP dengan jenis beras lain yang berpotensi membuat harga jualnya lebih tinggi.
Selain pengawasan distribusi, Edward juga memastikan ketersediaan stok beras di Sumsel menjelang akhir tahun masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Untuk akhir tahun kalo untuk stok beras kita saat ini masih cukup," tambahnya.
