.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik III dalam Indeks Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Capaian ini menjadi pecutan bagi Pemkot Palembang untuk memperkuat tata kelola data demi pelayanan publik yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Penyerahan penghargaan berlangsung dalam ajang Penghargaan Satu Data Indonesia Provinsi Sumsel 2026 di Hotel Harper, Palembang, Selasa (27/10).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Aprizal Hasyim, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran yang terlibat. Menurutnya, implementasi SDI memegang peran vital mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan di Palembang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat dibutuhkan dalam mendukung pengambilan kebijakan serta pembangunan daerah," katanya kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).
Aprizal menegaskan, kunci keberhasilan berada di tangan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkot bakal terus memperketat integrasi data sektoral agar keberadaannya berdampak langsung pada masyarakat.
"Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas data di setiap perangkat daerah. Dengan data yang baik, perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa data akurat adalah fondasi utama bagi kepala daerah dalam mengambil keputusan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Herman Deru meminta para Sekda dan kepala OPD tidak pasif atau sekadar menunggu instruksi saat menyuplai data kepada pimpinan.
"Jangan melihat kalau pengambil kebijakannya pimpinan di daerah itu nunggu bertanya. Harusnya ini terus disuplai," tegas Herman Deru dalam sambutannya.
Ia mengingatkan agar penyusunan data tidak hanya dilakukan dadakan menjelang pembahasan anggaran, melainkan harus tersedia secara berkelanjutan dan diperbarui setiap saat.
Tak hanya untuk urusan internal, Herman Deru meminta jajaran aparatur pemerintah untuk proaktif mengedukasi publik. Jika beredar data keliru di media sosial, OPD terkait wajib meluruskan dengan data yang valid.
"Perbaiki rilis data itu kepada masyarakat. Jika ada di medsos menyebarluaskan data yang keabsahannya dipertanyakan, sanggah dengan data yang benar dan fakta. Tidak boleh mendiamkan, saya minta itu dijawab. Karena kalau kita diamkan, itu sama saja kita membenarkan data yang salah," tegasnya.
