.webp)
Cadangan beras Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang tersimpan di Bulog mencapai 35 ton. Namun, stok beras tersebut belum bisa disalurkan karena terbentur aturan yang membatasi penggunaannya untuk penanganan bencana alam.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, Edwin Effendi, mengatakan penyaluran cadangan beras tersebut masih belum bisa disalurkan dan perlu dikaji agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Cadangan beras kita di Bulog ada 35 ton. Selama ini belum bisa kita salurkan karena peraturannya untuk penanganan bencana alam," kata Edwin saat diwawancarai, Selasa (13/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemkot Palembang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) tentang cadangan pangan agar stok tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih luas, tidak hanya saat terjadi bencana alam.
Edwin menjelaskan rencana dari Peraturan Daerah yang akan di buat terkait cadangan pangan nantinya, tidak hanya di fokuskan pada bencana alam saja.
"Ke depannya akan kita buat Perda tentang cadangan pangan ini, sehingga bisa tidak hanya untuk bencana alam, mungkin untuk inflasi daerah, kekeringan, karhutla, dan bencana sosial lainnya," ujarnya.
Edwin menyebutkan penyusunan Perda tersebut masih membutuhkan kajian dan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta pihak terkait. Hal itu dilakukan agar pemanfaatan cadangan pangan memiliki dasar hukum yang jelas.
Selain itu, Pemkot Palembang juga akan membahas kerja sama dengan Bulog terkait mekanisme pemanfaatan cadangan beras, termasuk apabila terjadi kenaikan harga beras.
"Nanti akan dibuat kesepakatan bersama antara Bulog dan pemerintah kota berdasarkan aturan-aturan yang berlaku terutama pada kenaikan harga beras," jelasnya.
