IMM Minta Kepala BPBD Sumsel Dicopot karena Dinilai Gagal Tangani Karhutla

Sumatera Selatan

IMM Minta Kepala BPBD Sumsel Dicopot karena Dinilai Gagal Tangani Karhutla

Marshanda - detikSumbagsel
Rabu, 07 Okt 2026 15:40 WIB
Ketua DPD IMM sumsel menyampaikan tuntutan di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Ketua DPD IMM sumsel menyampaikan tuntutan di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan. (Foto: Marshanda)
Palembang -

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Selatan, meminta Kepala BPBD Sumsel Muhammad Iqbal Alisyahbana untuk dicopot dari jabatannya. Massa menilai Iqbal gagal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumsel.

Ketua Umum DPD IMM Sumatera Selatan Muhammad Wahyu mengatakan, pihaknya menilai tidak adanya mitigasi yang dilakukan secara maksimal terkait bencana karhutla menjadi salah satu alasan mereka meminta Kepala BPBD Sumsel dicopot.

"Khusus Kepala BPBD tidak ada mitigasi terkait bencana karhutla tersebut. Itulah kami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menuntut Kepala BPBD dicopot," katanya saat menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (7/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, IMM menilai penanganan karhutla yang dilakukan saat ini masih belum sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Karena menurut kami dia sudah gagal," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Dalam aksinya, massa juga menyampaikan enam tuntutannya yakni pertama mendesak Pemprov Sumsel memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla secara serius, berkelanjutan, transparan dan profesional serta menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai tingkat pelanggaran.

kedua, mendesak Pemprov Sumsel membentuk satgas dan relawan pencegahan serta penanganan karhutla, termasuk pembagian masker, penyediaan posko cek kesehatan gratis dan optimalisasi puskesmas di wilayah terdampak.

"Ketiga, meminta Kepala BPBD Sumsel dicopot karena dinilai gagal menangani kabut asap akibat karhutla," ujarnya.

Kemudian yang keempat, kata dia, mendesak Pemprov Sumsel dan pihak terkait membentuk satgas pelayanan, pengaduan dan pengawasan dampak karhutla.

Lalu yang kelima, menuntut Pemprov Sumsel melakukan revitalisasi lingkungan yang rusak akibat karhutla dan memastikan kerugian masyarakat ditangani melalui mekanisme yang baik.

"Dan keenam, menuntut transparansi alokasi anggaran Banpres senilai Rp 100 miliar serta meminta masyarakat dan mahasiswa dilibatkan dalam pembentukan satgas pelayanan kesehatan," tegasnya.



(csb/csb)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads