.webp)
Status Gunung Anak Krakatau telah turun menjadi Level II (Waspada). Meski demikian, Lampung Selatan tetap menjadi daerah yang rawan terjadi bencana erupsi dari Gunung Anak Krakatau dan tsunami. Pemkab Lampung Selatan berupaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut.
Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari memperbarui data warga yang berpotensi terdampak, mengecek lokasi evakuasi, memperkuat komunikasi darurat hingga menyiapkan sumber daya yang bisa dikerahkan saat terjadi bencana.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi dan tindak lanjut rencana aksi menghadapi erupsi GAK serta ancaman tsunami di Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Lampung Selatan, Kamis (24/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan M Darmawan mengatakan penurunan status GAK tidak membuat pemerintah daerah mengurangi kewaspadaan.
"Kita berharap rapat koordinasi seperti ini dapat dilaksanakan setiap minggu berdasarkan informasi yang kita terima, sehingga kewaspadaan kita tetap meningkat," katanya.
Darmawan mengatakan kesiapan perlu dipastikan sejak kondisi masih normal. Menurutnya, koordinasi rutin diperlukan agar setiap unsur mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.
Lampung Selatan memiliki garis pantai sekitar 240 kilometer. Wilayah pesisir tersebut menjadi salah satu perhatian dalam mitigasi risiko bencana, termasuk ancaman yang berkaitan dengan aktivitas GAK dan tsunami.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Maturidi mengatakan pihaknya tengah membenahi data kebencanaan di wilayah yang berpotensi terdampak.
Data tersebut akan dihimpun menggunakan format yang seragam sehingga informasi dari setiap kecamatan dapat digunakan sebagai dasar penanganan bencana.
"Data ini harus kita lengkapi selagi kondisi masih normal, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah mengetahui jumlah masyarakat, jalur evakuasi, titik kumpul dan lokasi pengungsian yang akan digunakan," ujar Maturidi.
Data yang disiapkan meliputi jumlah kepala keluarga dan penduduk, desa yang berpotensi terdampak, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian hingga dokumentasi kondisi di lapangan.
BPBD juga menyiapkan penguatan komunikasi untuk menghadapi kemungkinan gangguan komunikasi saat bencana.
Pemasangan rig radio komunikasi diprioritaskan di tujuh kecamatan, yakni Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang dan Sragi.
Selain komunikasi, kesiapan tempat evakuasi kembali diperiksa. Hasil pengecekan menemukan sejumlah fasilitas yang masih membutuhkan perbaikan.
Di antaranya terdapat atap bangunan yang bocor serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang perlu dibenahi.
Perangkat daerah yang memiliki bangunan untuk tempat evakuasi diminta memastikan fasilitas tersebut dalam kondisi layak dan siap digunakan sewaktu-waktu.
Pemkab Lampung Selatan juga meminta setiap sektor menyiapkan sumber daya yang dapat digunakan saat penanganan bencana.
Peralatan milik perangkat daerah, termasuk alat berat, perlu memiliki mekanisme mobilisasi yang jelas. Dengan begitu, peralatan dapat segera dikerahkan apabila dibutuhkan dalam kondisi darurat.
Untuk menguji kesiapan tersebut, BPBD akan mendorong pelaksanaan tabletop exercise. Simulasi ini akan menguji pembagian tugas, jalur komunikasi dan koordinasi antarinstansi tanpa terlebih dahulu melakukan pengerahan di lapangan.
Hasil simulasi kemudian akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan pelaksanaan simulasi lapangan.
Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh persiapan tersebut membuat respons terhadap bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.
