Update Bansos PKH BPNT 2026 Tahap 3: Syarat Penerima dan Nominalnya

Ilustrasi Bansos BPNT dan PKH — Ilustrasi bansos PKH BPNT. (Foto: Gemini AI)

Palembang -

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada tahun 2026. Saat ini, proses pencairan bansos PKH dan BPNT 2026 telah memasuki tahap ketiga yang mencakup alokasi tiga bulan sekaligus, yaitu periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Penyaluran bansos Tahap 3 ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu, membantu pemenuhan kebutuhan dasar, serta mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status kepesertaan, jadwal pencairan, syarat penerima, hingga rincian nominal bantuan, berikut panduan lengkap yang perlu dipahami.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syarat Mendapatkan Bansos Kemensos 2026

Untuk terdaftar sebagai penerima bansos Kemensos 2026, calon penerima tidak hanya tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga wajib memenuhi sejumlah kriteria administratif dan sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. Syarat Administratif Utama

Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang valid.
Terdaftar di DTKS/DTSEN: Nama calon penerima wajib tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kemensos.
Data Padan Dukcapil: Data kependudukan pada KTP dan KK harus sinkron dengan basis data Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

2. Syarat Kondisi Ekonomi dan Sosial

Keluarga Miskin/Rentan Miskin:

Tergolong dalam kelompok masyarakat berstatus ekonomi rendah pada peringkat Desil 1 hingga Desil 4.
Bukan Aparatur Negara: Penerima bantuan bukan merupakan ASN, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pensiunannya.
Bukan Pegawai BUMN/BUMD: Tidak bekerja sebagai karyawan aktif di perusahaan milik negara atau daerah.
Bukan Pekerja Bergaji di Atas UMP: Tidak memiliki penghasilan bulanan yang melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Kabupaten/Kota (UMK).

3. Syarat Khusus Komponen PKH

Khusus untuk penerima bantuan PKH, dalam satu keluarga sekurang-kurangnya wajib memiliki salah satu anggota keluarga dengan komponen berikut:

Kesehatan: Ibu hamil (maksimal 2 kali kehamilan) atau anak usia dini/balita (usia 0-6 tahun).
Pendidikan: Anak sekolah (jenjang SD, SMP, atau SMA/sederajat) yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kesejahteraan Sosial: Lanjut usia (berusia 60 tahun ke atas) atau penyandang disabilitas berat.

Panduan Cek Bansos PKH dan BPNT Resmi

Pengecekan status kepesertaan bansos Kemensos dapat dilakukan secara online menggunakan NIK KTP melalui situs resmi atau aplikasi ponsel pintar (smartphone).

1. Cara Cek via Situs Resmi

Buka situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
Masukkan data wilayah domisili dan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Anda.
Ketikkan kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.
Klik tombol "Cari Data".

Jika terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menampilkan status kepesertaan dengan keterangan "YA". Jika tidak terdaftar, layar akan menampilkan keterangan "Tidak Terdapat Peserta/PM".

2. Cara Cek via Aplikasi Mobile

Unduh aplikasi Cek Bansos resmi terbitan Kementerian Sosial di Google Play Store atau App Store.
Pilih menu "Buat Akun Baru" bagi pengguna yang belum memiliki akun.
Isikan data diri lengkap (NIK, nama sesuai KTP, alamat domisili, e-mail aktif, dan kata sandi).
Unggah foto KTP beserta swafoto memegang KTP untuk verifikasi identitas.
Klik "Buat Akun Baru" dan lakukan konfirmasi melalui tautan verifikasi yang dikirimkan ke e-mail.
Setelah berhasil login, buka menu "Profil" untuk melihat daftar bantuan sosial yang aktif diterima.

Penyebab Penerima Bansos Dicoret atau Dihapus

Meskipun sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan, status kepesertaan KPM dapat dinonaktifkan pada tahap ketiga atau periode berikutnya apabila mengalami kondisi berikut:

Terindikasi sudah mampu secara finansial atau mandiri secara ekonomi.
Meninggal dunia tanpa ada ahli waris dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Alih status pekerjaan menjadi ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
Ditemukan kepemilikan data ganda dalam satu KK.
Memiliki aset berharga mewah yang tercatat secara permanen.

Nominal Bansos PKH dan BPNT September 2026

Besaran dana bantuan disesuaikan dengan skema dan kategori masing-masing program bansos yang diterima oleh KPM.

1. Nominal Bansos PKH

Bantuan PKH diberikan berdasarkan komponen yang ada di dalam keluarga dengan rincian sebagai berikut:

Ibu Hamil: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
Siswa SD: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap)
Siswa SMP: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap)
Siswa SMA: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap)
Penyandang Disabilitas Berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)
Lanjut Usia (60+ Tahun): Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)
Korban Pelanggaran HAM Berat: Rp10.800.000 per tahun (Rp2.700.000 per tahap)

2. Nominal Bansos BPNT

Bantuan Pangan Non-Tunai diberikan secara merata kepada seluruh KPM tanpa pembagian kategori:

Nominal per Bulan: Rp200.000 per bulan
Pencairan Tahap 3 (Triwulan): Rp600.000 per tahap (alokasi pencairan Juli, Agustus, dan September 2026)

Dana BPNT langsung ditransfer ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima manfaat dan dapat dicairkan melalui jaringan ATM Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau agen bank resmi terdekat.