.webp)
Sebanyak 51 sekolah di Provinsi Lampung dikonfirmasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) masih memverifikasi data sekolah yang tidak bersedia menerima program tersebut.
Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul mengatakan 51 sekolah itu merupakan bagian dari 108 sekolah yang masuk dalam pendataan awal. Mayoritas sekolah yang terdata disebut berasal dari sekolah elit dan pondok pesantren (ponpes) yang telah memiliki sistem penyediaan makanan sendiri.
"Data sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108, termasuk pondok pesantren. Tetapi dari 108 itu baru terkonfirmasi oleh tim BGN sendiri baru 51 yang betul-betul menolak, karena memang mereka sudah terbiasa menyediakan," kata Saipul, Sabtu (19/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saipul menjelaskan BGN masih melakukan pendataan untuk memastikan status setiap sekolah. Menurutnya, 108 sekolah yang masuk dalam daftar awal belum seluruhnya dapat dinyatakan menolak MBG karena masih diperlukan pemilahan berdasarkan kondisi masing-masing.
Pendataan tersebut meliputi sekolah elit, ponpes dengan peserta didik yang tinggal di asrama, hingga sekolah umum yang mungkin tidak bersedia menerima program.
"Jadi sekarang didata secara keseluruhan apakah dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang menginap di situ, di area masyarakat di situ. Kemudian ada sekolah-sekolah umum biasa yang nanti akan menolak, itu nanti akan kita lihat," ujarnya.
Saipul mengatakan penolakan sekolah yang sejak awal tidak menerima MBG tidak memengaruhi distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, sekolah tersebut tidak tercatat sebagai penerima manfaat sejak awal.
Namun, apabila sekolah yang sebelumnya menerima MBG kemudian menyatakan berhenti, kuota makanan dari dapur SPPG dapat dialihkan atau disesuaikan.
"Kalau memang nanti setelah data ini masuk ketahuan mana sekolah menolak sedangkan tadinya dia menerima, ya pastinya dialihkan. Atau memang dikurangi kuota dari dapurnya," jelasnya.
Terpisah, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Lampung Fitra Alfarisi mengatakan proses inventarisasi sekolah yang menolak MBG masih berlangsung.
Pihaknya masih merekap data dan melakukan pemantauan untuk memastikan informasi yang dihimpun.
"Monitor, untuk datanya masih dalam perekapan kami, Senin ya," kata Fitra.
