.webp)
Wali Kota Palembang Ratu Dewa geram saat memimpin rapat koordinasi persiapan menghadapi musim hujan. Penyebabnya, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengirimkan pejabat yang berwenang, melainkan hanya mengutus staf PPPK sebagai perwakilan.
Rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam mengantisipasi potensi genangan dan banjir saat memasuki musim penghujan.
Ratu Dewa mengatakan dirinya sengaja turun langsung dalam rapat tersebut meski sebelumnya agenda itu akan dipimpin oleh asisten. Ia ingin memastikan kesiapan seluruh OPD, mengingat musim hujan diperkirakan mulai memasuki periode penting pada Oktober.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan," katanya kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Di tengah rapat, suasana sempat memanas. Ratu Dewa kecewa setelah mengetahui salah satu OPD tidak mengirimkan kepala dinas atau pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Perwakilan yang hadir dalam rapat disebut merupakan staf PPPK yang ditugaskan menggantikan kepala dinas.
Ratu Dewa kemudian meminta perwakilan tersebut meninggalkan rapat. Sikap itu dilakukan karena rapat membahas persoalan teknis yang membutuhkan penguasaan data wilayah sekaligus kewenangan dalam menentukan langkah penanganan.
"Tadi saat rapat, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengirimkan pejabat yang berwenang, melainkan hanya mengutus staf PPPK sebagai perwakilan, kita akan tindaklanjuti," ungkapnya.
Bagi Ratu Dewa, kesiapan menghadapi potensi banjir tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Apalagi persoalan genangan menyangkut fasilitas publik dan keselamatan masyarakat.
"Pimpinan OPD harus mengetahui kondisi wilayah dan persoalan teknis yang menjadi tanggung jawab instansinya. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil dalam rapat dapat langsung ditindaklanjuti di lapangan," ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Palembang mempersiapkan penanganan genangan sebelum memasuki musim hujan, termasuk melalui pemetaan titik rawan, pemeriksaan kondisi drainase, kesiapan pompa, serta koordinasi lintas instansi.
Kata Dewa, dalam rapat itu ia membahas pemetaan ulang titik-titik yang rawan terjadi genangan. Dari hasil pemetaan, terdapat 12 titik genangan yang menjadi perhatian utama di sejumlah ruas jalan protokol.
"Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa," ujarnya.
Sejumlah titik yang menjadi perhatian antara lain kawasan Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A Rivai, depan Khadijah, depan DA, kawasan Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara hingga Dharma Agung.
Ratu Dewa menyebut terdapat sejumlah persoalan teknis yang berpotensi memperparah genangan. Di antaranya kondisi jalan nasional yang mengalami amblas, cross drain yang terputus, serta penyempitan saluran drainase.
"Untuk penanganan jangka pendek, kita akan menyiagakan pompa portabel di sejumlah lokasi yang dianggap rawan. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional untuk menangani persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat," jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Ratu Dewa menyoroti masalah sampah yang kerap menyumbat saluran air. Ia meminta camat dan lurah menggerakkan masyarakat untuk kembali menggalakkan gotong royong.
"Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama," tutupnya.
