.webp)
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan pembangunan infrastruktur jalan akan terus digenjot secara merata di seluruh kabupaten/kota. Tak ingin ada daerah merasa dianaktirikan, Helmi menegaskan setiap wilayah harus mendapat porsi pembangunan dalam program jalan mulus yang menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.
Helmi meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sebagai OPD teknis untuk menentukan titik-titik jalan yang menjadi prioritas pembangunan. Penentuan lokasi, kata dia, harus berdasarkan kajian teknis dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
"Soal titik, locus yang paling pas itu PU yang menentukan karena Gubernur tidak bisa menentukan. Namun, anggarannya menjadi kewenangan Gubernur. Saya ingatkan, PU harus ada representasi setiap kabupaten maupun kota. Soal berapa porsinya, tentu PU yang sangat memahami," kata Helmi Hasan, Senin (24/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Helmi, pemerataan menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Besarnya anggaran yang diterima masing-masing daerah dapat berbeda sesuai kebutuhan dan kondisi jalan, namun tidak boleh sampai membuat satu kabupaten atau kota terabaikan.
"Sehingga ada kabupaten yang besar mendapatkan anggaran ratusan miliar, sementara yang lain di bawah itu. Misalnya Bengkulu Selatan seakan-akan gelap. Ada jalannya, ada juga. Nanti PU paparkan itu. Bahwasannya tidak ada satu pun kabupaten yang ditinggalkan," tegas Helmi.
Helmi mengatakan program jalan mulus tidak hanya menyasar daerah dengan kebutuhan pembangunan terbesar. Seluruh kabupaten/kota tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan infrastruktur pemerintah provinsi.
Helmi memastikan perhatian tersebut akan berlanjut pada tahun pertama hingga tahun kedua masa kepemimpinannya bersama Mian. Menurutnya, pembangunan jalan harus dilakukan secara terencana agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Tidak ada satu pun kabupaten yang ditinggalkan," ujarnya.
Meski demikian, Helmi mengakui pembangunan infrastruktur tidak bisa langsung dilakukan seluruhnya pada awal pemerintahan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilewati, mulai dari perencanaan teknis, penentuan lokasi, penganggaran, proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan.
"Tahun pertama juga kita belum bisa running di awal. Kita pengennya di awal, tetapi tidak bisa karena ada teknis yang harus dilalui sebelum melaksanakan, baik itu dari segi lelang hingga pelaksanaan," jelas Helmi.
Helmi menegaskan pemerintah tidak ingin mengejar kecepatan pembangunan tanpa memperhatikan proses dan kualitas pekerjaan. Menurutnya, seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan matang agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
"Kita harus hati-hati itu. Untuk apa kita buru-buru kalau setelah itu masalahnya tidak selesai-selesai," tutup Helmi.
