Kapolda Bangka Belitung (Babel) Irjen Viktor T Sihombing berkunjung ke Polda Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (13/8/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memperkuat sinergi soal pencegahan maraknya penyelundupan pasir timah dari Babel menuju Kepri.
Kedatangan rombongan Kapolda Irjen Viktor bersama pejabat utama (PJU) di Mapolda Kepri disambut langsung Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin bersama jajarannya.
"Salah satu yang jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah langkah pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan timah yang berasal dari wilayah Babel," kata Kabid Humas Polda Babel Kombes Agus Sugiyarso kepada wartawan, Kamis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kombes Agus menegaskan pertemuan tersebut sekaligus jadi bagian dari upaya penegakan hukum lintas wilayah guna memutus mata rantai penyelundupan komoditas pasir timah dari Babel.
"Seperti kita ketahui, ada beberapa modus yang kerap digunakan pelaku, di antaranya mengirimkan timah ilegal dari Babel menuju wilayah Kepulauan Riau dengan cara transit di pulau-pulau kecil guna mengelabui pengawasan aparat," tegasnya.
"Maka dari itu, selain melakukan penegakan hukum, Polda Babel juga aktif membangun koordinasi dan kerja sama dengan sejumlah Polda lain seperti Polda Kepri, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Lampung, Polda Banten, hingga Polda Metro Jaya. Langkah ini diambil mengingat jalur peredaran timah ilegal kerap melintasi berbagai wilayah tersebut sebelum sampai ke tangan penadah maupun diselundupkan ke luar negeri," sambungnya.
Selain itu, Polda Bangka Belitung turut meminta asistensi dan petunjuk dari Bareskrim Polri serta Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter) Polri terkait kerja sama dengan pihak Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM).
Hasil pengungkapan kasus oleh PDRM, ditemukan bahwa sejumlah timah yang diamankan di Malaysia ternyata berasal dari pengiriman melalui Bangka Belitung.
"Dengan adanya pertemuan ini, Bapak Kapolda Bangka Belitung menegaskan komitmennya beserta seluruh jajaran untuk terus memberantas tindak pidana penyelundupan timah yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sinergi antar wilayah dan kerja sama lintas negara dinilai menjadi kunci penting dalam menekan praktik ilegal ini ke depannya," tambahnya.
