.webp)
Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Marjito Bachri mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat sinergi dalam upaya menekan angka kemiskinan. Salah satu langkah yang didorong yakni mendukung pelaksanaan Program tiga Juta Rumah yang menjadi program strategis pemerintah.
Hal itu disampaikan Marjito saat membuka kegiatan koordinasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan serta pembangunan tiga juta rumah di Rumah Dinas Bupati OKU.
Marjito mengatakan penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, setiap daerah di Sumatera Selatan memperoleh alokasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Namun, jumlah tersebut masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan hunian yang layak.
"Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi menjadi fondasi bagi keluarga yang sehat, aman, dan produktif. Karena itu, dukungan terhadap program ini harus dilakukan secara bersama-sama," katanya dari keterangan resmi yang diterima detikSumbagsel,Jumat (7/8/2026).
Marjito menilai persoalan kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar setiap program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Berdasarkan data BPS Kabupaten OKU, angka kemiskinan di daerah tersebut turun dari 10,68 persen pada 2024 menjadi 10,08 persen pada 2025 atau berkurang 0,6 persen," ungkapnya.
Marjito menyebut capaian itu menunjukkan tren positif, namun seluruh perangkat daerah diminta tetap bekerja maksimal agar penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut.
Selain menjalankan program rehabilitasi RTLH, Pemkab OKU juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Saya meminta seluruh OPD terus memperbarui data kemiskinan secara berkala dan mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan perumahan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal,"katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Novian Aswardani mengatakan kegiatan koordinasi dan monitoring tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota.
"Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah sekaligus memastikan program pembangunan rumah layak huni dan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai sasaran sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
