.webp)
Informasi menyebutkan jumlah anak putus sekolah di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mencapai 19 ribuan orang, ramai di media sosial. Pemerintah Kabupaten Muba membantah informasi tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba Yayan menjelaskan bahwa angka yang beredar bukan merupakan data riil anak putus sekolah, melainkan data awal anak tidak sekolah (ATS). Data itu bersumber dari dashboard nasional dan masih harus melalui proses verifikasi dan validasi di lapangan.
"Perlu kami sampaikan bahwa data ATS merupakan data awal yang menjadi sasaran penanganan pemerintah. Data tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai jumlah anak putus sekolah, karena masih harus diverifikasi satu per satu untuk mengetahui kondisi sebenarnya," ujar Yayan, dalam keterangan resmi, Sabtu (25/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, data awal ATS di Muba yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi berjumlah 14.193 anak. Dia menampik, angka 19 ribu anak seperti yang beredar.
Hingga Juli 2026, Disdikbud Muba bersama pemerintah kecamatan, desa, satuan pendidikan, dan PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) telah melaksanakan verifikasi di seluruh 15 kecamatan, dengan capaian 11.885 data atau sekitar 84 persen. Sedangkan 2.308 data atau sekitar 16 persen masih dalam proses verifikasi.
Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS, ternyata telah kembali bersekolah. Mereka juga telah melanjutkan pendidikan, telah lulus, berpindah ke pondok pesantren yang tercatat dalam sistem EMIS, maupun mengalami perubahan kondisi lainnya sehingga tidak lagi berstatus sebagai ATS.
Namun demikian, perubahan status tersebut belum seluruhnya tercermin pada Dashboard ATS nasional. Hal ini disebabkan sistem dari pemerintah pusat masih dalam tahap penyempurnaan sehingga sebagian hasil verifikasi, khususnya perubahan status menjadi 'bersekolah', belum dapat tersinkronisasi secara optimal.
Akibatnya, data pada dashboard nasional masih menampilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan kondisi riil hasil verifikasi di lapangan.
Menurut Yayan, permasalahan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumsel, agar dilakukan penyempurnaan sistem sehingga hasil verifikasi daerah dapat segera terakomodasi.
"Sejak awal kami terus berkoordinasi dengan BPMP Sumsel, terkait kendala sinkronisasi data ini. Kami berharap sistem nasional dapat segera disempurnakan agar kondisi riil di lapangan dapat tergambarkan secara akurat," katanya.
Selain melakukan verifikasi dan validasi data, staf khusus dan tim ahli bupati, bersama disdikbud juga terus melaksanakan berbagai upaya penanganan terhadap anak-anak yang benar-benar masih berstatus ATS. Intervensi dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, desa, satuan pendidikan, PKBM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Berbagai langkah yang telah dilakukan meliputi kunjungan lapangan, pendampingan kepada anak dan orang tua, penjangkauan langsung ke rumah-rumah, koordinasi lintas sektor, dan memfasilitasi anak kembali mengikuti pendidikan melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.
Pemka Muba juga akan melaksanakan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sebagai upaya percepatan mengembalikan ATS agar memperoleh kembali haknya atas pendidikan.
"Kami menyadari bahwa penanganan ATS tidak dapat diselesaikan secara instan. Keberhasilannya memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk keluarga, pemerintah desa, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Namun kami memastikan akan terus bekerja maksimal agar semakin banyak anak kembali mengenyam pendidikan," ungkapnya.
