Berapa Gaji Magang Kemnaker 2026 per Bulan? Cek Estimasi Nominalnya!

Ilustrasi gaji pertama — Ilustrasi menerima gaji magang. (Foto: iStockPhoto)

Palembang -

Peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atau Maganghub 2026 akan menerima gaji per bulan. Aturan gaji tersebut diatur dan dibayarkan langsung oleh pemerintah. Lalu, berapa nominal gaji magang Kemnaker 2026?

Dilansir Instagram @kemnaker, MagangHub Kemnaker merupakan platform untuk program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi 2026. Pemerintah membuka pendaftaran dengan target 150.000 orang hingga akhir tahun.

Nantinya, akan ada tiga gelombang pendaftaran. Kuota untuk masing-masing batch sebanyak 50.000 peserta yang akan diterima. Penambahan kuota ini membuat pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4,2 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jadwal Magang Kemnaker 2026

Dilansir laman resmi Maganghub Kemnaker, ada lima tahapan atau alur pendaftaran yang wajib dilalui. Adapun jadwalnya sebagai berikut:

Pendaftaran Perusahaan dan K/L: 29 Juni-15 Juli 2026
Pendaftaran Peserta: 15-28 Juli 2026
Seleksi Peserta oleh Penyelenggara: 29 Juli-5 Agustus 2026
Pengumuman Peserta: 7 Agustus 2026
Hari Pertama Magang: 10 Agustus 2026

Aturan Gaji Magang Kemnaker 2026

Berdasarkan ketentuan resmi Kemnaker, peserta magang akan menerima gaji atau uang saku sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi perusahaan penyelenggara magang. Oleh karena itu, setiap peserta akan menerima gaji berbeda-beda.

Mengacu pada aturan UMK yang berlaku di Indonesia pada tahun 2026, rentang uang saku yang akan diterima paling rendah Rp 2.000.000 dan tertinggi Rp 5.000.000 per orang.

Rincian Estimasi Gaji Magang Kemnaker 2026

Estimasi gaji tersebut dapat dilihat dari nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menjadi dasar penetapan gaji untuk satu provinsi. Umumnya, nilai UMK bisa lebih tinggi dari UMP. Berikut ini rinciannya.

Pulau Sumatera

Aceh: Rp 3.932.552
Sumatera Utara: Rp 3.228.949
Sumatera Barat: Rp 3.182.955
Riau: Rp 3.780.495
Jambi: Rp 3.471.497
Sumatera Selatan: Rp 3.942.963
Bengkulu: Rp 2.827.250
Lampung: Rp 3.047.734
Kep. Bangka Belitung: Rp 4.035.000
Kepulauan Riau: Rp 3.879.520

Pulau Jawa

DKI Jakarta: Rp 5.729.876
Jawa Barat: Rp 2.317.601
Jawa Tengah: Rp 2.327.386,07
DI Yogyakarta: Rp 2.417.495
Jawa Timur: Rp 2.446.880
Banten: Rp 3.100.881,40

Bali & Kepulauan Nusa Tenggara

Bali: Rp 3.207.459
Nusa Tenggara Barat: Rp 2.673.861
Nusa Tenggara Timur: Rp 2.455.898

Pulau Kalimantan

Kalimantan Barat: Rp 3.054.552
Kalimantan Tengah: Rp 3.686.138
Kalimantan Selatan: Rp 3.725.000
Kalimantan Timur: Rp 3.762.431
Kalimantan Utara: Rp 3.775.243

Pulau Sulawesi

Sulawesi Utara: Rp 4.002.630
Sulawesi Tengah: Rp 3.179.565
Sulawesi Selatan: Rp 3.921.088
Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496,18
Gorontalo: Rp 3.405.144

Sulawesi Barat: Rp 3.315.934

Kepulauan Maluku
Maluku: Rp 3.334.490
Maluku Utara: Rp 3.510.240

Pulau Papua

Papua Barat: Rp 3.841.000
Papua Tengah: Rp 4.285.848
Papua Selatan: Rp 4.508.100
Papua: Rp 4.436.283
Papua Pegunungan: Rp 4.508.714
Papua Barat Daya: Rp 3.766.000

Syarat Utama Daftar Maganghub Kemnaker 2026

Tidak semua lulusan bisa mendaftar program magang nasional dari Kemnaker. Sebab, ada ketentuan syarat umum yang harus dipenuhi, seperti rentang waktu lulus hingga batas usia. Adapun syaratnya sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK yang valid
Lulusan D3 atau S1 dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbudristek
Maksimal 1 tahun sejak tanggal kelulusan (terhitung dari ijazah)
Usia maksimal 27 tahun saat mendaftar
Belum pernah mengikuti Program Pemagangan Nasional sebelumnya
Sehat jasmani dan rohani

Syarat Dokumen yang Diperlukan

Selain syarat umum di atas, calon peserta perlu menyiapkan dokumen atau berkas berikut ini:

Scan KTP yang masih berlaku
Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus)
Transkrip nilai terakhir
Pas foto terbaru (latar belakang merah/biru)
Curriculum Vitae (CV) terbaru
Sertifikat pendukung atau surat pengalaman kerja (opsional)

Perlu diingat, Kemnaker tidak menetapkan ketentuan IPK minimal untuk melamar magang. Kendati begitu, perusahan mitra dapat menetapkan kriteria tambahan termasuk IPK minimal. Selain itu, Surat Keterangan Lulus (SKL) tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah untuk mendaftar.