Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah (RF) Palembang akan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sumsel. Dalam aksinya, aliansi tersebut akan menyampaikan 8 tuntutan.
Aksi tersebut akan digelar di depan gedung Kantor DPRD Sumsel pada Senin (15/6/2026) siang. Sebelum menuju kantor DPRD, massa aksi akan berkumpul terlebih dahulu di Lapangan Kampus UIN RF sekitar pukul 08.00 WIB.
Presiden Mahasiswa UIN RF, Ghazi Munthasir mengatakan dalam aksi yang digelar didepan Kantor DPRD Sumsel akan diikuti oleh kurang lebih 700 hingga 800 masa aksi.
"Untuk masa aksi kami perkiraan mungkin 700 sampai 800 orang. Aksi nanti akan kami gelar Senin (15/6) di depan Kantor DPRD Sumsel," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Sabtu (13/6/2026).
Dalam aksi yang akan digelar nantinya akan ada 8 tuntutan yang disampaikan. Di antaranya menolak kenaikan harga BBM serta menolak Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
"Kita ada 8 tuntutan. Nanti kita akan kumpul dulu di lapangan UIN RF, setelah itu baru menuju ke titik aksi di depan Kantor DPRD Sumsel. Mungkin penyampaian aspirasinya siang," ujarnya.
Berikut delapan tuntutan Aliansi Mahasiswa UIN RF yang akan disampaikan pada Senin (15/6):
1. Membubarkan DPR apabila dalam momentum ini dinilai tidak berfungsi secara optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
2. Memberikan ultimatum 7×24 jam kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Selatan untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok hingga ke pelosok daerah.
3. Menolak kenaikan harga BBM serta mengantisipasi menghilangnya bahan bakar minyak bersubsidi hingga ke daerah-daerah.
4. Menyelamatkan nilai Rupiah Indonesia sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional.
5. Menolak Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai sebagai program prematur dan perlu dikaji ulang secara komprehensif.
6. Mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
7. Mengecam kejahatan sipil dibawa ke dalam peradilan militer dan menyerukan penghentian praktik militerisme di ruang-ruang sipil.
8. Menolak UU POLRI serta mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam penyampaian pendapat di muka umum.
Simak Video "Video Wawalkot Tangsel soal Kantornya Ditimbun Sampah: Kita Terima"
(dai/dai)