.webp)
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menggandeng Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pelatihan itu untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau dan potensi kebakaran gambut. Pelatihan berlangsung 20-22 Mei 2026 di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, diikuti oleh jajaran polres di Sumsel, TNI, BPBD, manggala agni, regu penanggulangan kebakaran (RPK) perusahaan, dan lainnya.
Kepala Operasi (Karops) Polda Sumsel Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso mengatakan wilayah gambut di Sumsel memiliki tingkat kerawanan tinggi, sehingga membutuhkan pemahaman khusus terkait pola pencegahan dan penanganan karhutla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gambut di Sumsel cukup luas dan kita harus mengetahui cara-cara penanganan kebakaran di areal gambut dengan berbagai karakteristiknya. Saat ini perusahaan mitra APP Group juga telah memiliki alat untuk menilai potensi karhutla berdasarkan tingkat kerawanan di lahan gambut," kata Anis.
Dia menambahkan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas personel dan membuka wawasan peserta sebelum turun langsung ke lapangan dalam melakukan upaya pencegahan dini dan edukasi kepada masyarakat.
"Sejak awal harus kita lakukan pencegahan dini. Kadang kala ada masyarakat yang membuka lahan dengan membakar dan apabila api merambat ke lahan gambut akan sangat sulit dipadamkan," ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum APHI Soewarso dalam paparannya mengenai antisipasi dan mitigasi pencegahan karhutla di ekosistem gambut menegaskan bahwa kebakaran lahan gambut bukan sekadar persoalan api, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola, hidrologi gambut, perilaku masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
"Karhutla di lahan gambut bukan hanya persoalan api, tetapi juga persoalan tata kelola, perilaku, hidrologi gambut, dan keberlanjutan masa depan Indonesia," kata Soewarso.
Dia menjelaskan sejumlah langkah prioritas dalam pengendalian karhutla perlu diperkuat, antara lain penguatan monitoring tinggi muka air tanah (TMAT), optimalisasi early warning system, patroli terpadu, serta pelibatan masyarakat melalui masyarakat peduli api (MPA) dan desa makmur peduli alam (DMPA).
Selain itu, integrasi data lintas lembaga dan edukasi publik berkelanjutan juga dinilai penting untuk memperkuat mitigasi karhutla.
Menurut Soewarso, ancaman karhutla pada 2026 diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino ekstrem yang berpotensi menyebabkan kemarau panjang dan kekeringan di sejumlah wilayah rawan gambut.
Soewarso juga mengapresiasi tiga perusahaan anggota APHI Sumsel, yakni PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, dan PT Rimba Hutani Mas, yang menerima penghargaan dari Polda Sumsel atas dedikasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla.
Ketua Komda APHI Sumsel Iwan Setiawan mengatakan perusahaan anggota APHI di Sumsel akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta pemangku kepentingan lain dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla. Kolaborasi multipihak menjadi faktor penting memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemarau serta meminimalkan risiko kebakaran, khususnya di kawasan rawan gambut.
"Kami juga mendorong seluruh anggota APHI terus meningkatkan upaya pencegahan karhutla melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar konsesi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar yang dapat memicu bencana karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat dan risiko kebakaran dapat ditekan," imbuhnya.
